DCNews, Jakarta — Di tengah tekanan kenaikan harga minyak global, pemerintah Indonesia bersiap mengubah pola kerja nasional. Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akan mulai diterapkan setelah Idulfitri sebagai bagian dari strategi penghematan energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut akan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dianjurkan untuk sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik yang tetap harus berjalan normal.
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta, kecuali sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga usai salat Idulfitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Pemerintah merancang skema WFH terbatas, yakni satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini, menurut Airlangga, akan difinalisasi melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan implementasi yang efektif tanpa mengganggu produktivitas.
Di sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi nasional. Berdasarkan perhitungan awal, pengurangan mobilitas pekerja selama satu hari WFH dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak hingga sekitar 20 persen.
“Ada hitungan kasar, WFH bisa menghemat kira-kira seperlima atau sekitar 20 persen penggunaan BBM,” ujarnya.
Namun demikian, pemerintah memilih pendekatan moderat dengan hanya menetapkan satu hari WFH per minggu. Purbaya menilai langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan efektivitas kinerja, mengingat tidak semua jenis pekerjaan dapat dijalankan optimal dari rumah.
Selain itu, skema satu hari WFH—misalnya pada Jumat—berpotensi menciptakan akhir pekan panjang. Pemerintah melihat peluang ini dapat mendorong konsumsi domestik, khususnya sektor pariwisata dan aktivitas rumah tangga.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara pada pertengahan Maret. Prabowo meminta jajaran kabinet mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk menekan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian global, dengan merujuk pada pengalaman Indonesia saat menangani pandemi COVID-19.
“Dulu kita atasi COVID, berhasil. Kita mampu bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah besar,” kata Prabowo.
Langkah Indonesia sejalan dengan tren global. Sejumlah negara mulai menerapkan kebijakan serupa untuk meredam konsumsi energi. Thailand mendorong pegawai negeri bekerja dari rumah dan mengatur penggunaan listrik, Filipina menguji sistem kerja empat hari, sementara Pakistan mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh dan WFH sebagai bagian dari strategi penghematan.
Analisis Pasar:
Kebijakan WFH terbatas ini berpotensi memberikan efek ganda terhadap perekonomian. Di satu sisi, penurunan konsumsi BBM dapat membantu menekan beban subsidi energi dan menjaga stabilitas fiskal di tengah volatilitas harga minyak dunia. Namun di sisi lain, sektor transportasi dan pendukung mobilitas harian—seperti ride-hailing dan ritel berbasis komuter—berisiko mengalami penurunan aktivitas. Sebaliknya, sektor digital, pariwisata domestik, dan ekonomi berbasis rumah tangga berpotensi mendapat dorongan baru, terutama jika pola akhir pekan panjang menjadi kebiasaan baru pasca-Lebaran. ***
