DCNews, Jakarta — Kekhawatiran terhadap dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian global mulai memicu berbagai wacana kebijakan di dalam negeri. Pemerintah Indonesia disebut tengah mengkaji sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas fiskal, termasuk kemungkinan pemangkasan gaji pejabat tinggi negara seperti menteri dan anggota DPR.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sedang mengevaluasi sejumlah skenario penghematan anggaran negara sebagai langkah berjaga-jaga menghadapi potensi tekanan ekonomi global. Salah satu opsi yang mengemuka adalah penyesuaian atau pemotongan gaji pejabat negara sebagai bagian dari strategi efisiensi belanja pemerintah.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi tekanan terhadap perekonomian nasional.
Menurut Herman, dalam situasi krisis global, langkah pengetatan anggaran negara merupakan kebijakan yang lazim dilakukan oleh banyak negara. Karena itu, evaluasi terhadap struktur belanja negara, termasuk belanja pegawai di level pejabat tinggi, dinilai sebagai opsi yang realistis untuk dipertimbangkan.
“Langkah efisiensi dapat dilakukan secara menyeluruh apabila kondisi ekonomi global semakin menekan. Karena itu, pemotongan atau penyesuaian gaji pejabat tinggi, termasuk menteri dan anggota DPR, menjadi salah satu opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan,” kata Herman kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran harus tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi domestik. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan bahwa langkah penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengganggu daya beli masyarakat maupun target pertumbuhan ekonomi nasional.
Herman juga menambahkan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan strategis tersebut kepada Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan. Pemerintah dinilai memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan terbaik dalam menghadapi potensi dampak ekonomi dari situasi geopolitik global yang tidak menentu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung berbagai langkah yang telah diambil sejumlah negara dalam merespons tekanan ekonomi akibat situasi geopolitik di kawasan Asia Barat. Dalam beberapa kasus, pemerintah negara lain bahkan telah mengambil langkah penghematan drastis, termasuk memangkas gaji pejabat negara.
Salah satu contoh yang disebutkan adalah kebijakan pemerintah Pakistan yang melakukan pemotongan gaji anggota kabinet serta anggota parlemen sebagai bagian dari upaya menghadapi tekanan ekonomi pada masa krisis.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Dalam rapat tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap pasif menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Menurutnya, meskipun kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif stabil, pemerintah harus tetap menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar tidak terlambat merespons apabila dampak krisis global mulai dirasakan.
Selain wacana penyesuaian gaji pejabat negara, Prabowo juga menilai kebijakan efisiensi lain, termasuk pengendalian konsumsi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik dunia. ***
