DCNews, Jakarta — Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan bayang-bayang konflik berskala besar, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menyerukan agar Indonesia memperkuat persatuan nasional dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan guncangan dunia yang kian tidak menentu.
Berbicara dalam forum Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan ke-7 pada Jumat (27/2/2026), Fahri mengatakan dinamika politik internasional saat ini berpotensi memicu krisis besar, bahkan konflik global yang dapat menyeret banyak negara.
“Kita harus banyak berbicara tentang tema-tema kebangsaan, kewarganegaraan, pemerintahan, dan geopolitik. Apa yang terjadi di luar sana bisa menciptakan guncangan besar,” ujar Fahri. Ia memperingatkan bahwa tanpa kesiapan yang matang, Indonesia berisiko menjadi “collateral damage” dalam konflik global, sebagaimana pengalaman sejarah masa lalu.
Mandat Konstitusi dan Peran Global
Menurut Fahri, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari upaya strategis untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar pilihan politik pemerintahan saat ini, melainkan mandat konstitusional.
Ia merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejak masa proklamasi oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, kata Fahri, Indonesia telah menempatkan perdamaian dunia sebagai bagian dari identitas dan misi kebangsaannya.
Karena itu, ia menyatakan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia berpartisipasi dalam BoP merupakan implementasi dari amanat konstitusi, bukan semata-mata inisiatif pribadi.
“Itu mandat konstitusi yang harus kita laksanakan. Indonesia mengajak bangsanya untuk melakukan persiapan menghadapi ketidakpastian global,” katanya.
Persatuan di Tengah Polarisasi
Fahri juga menyoroti menguatnya narasi perpecahan di ruang publik terkait kebijakan partisipasi global tersebut. Ia mengakui adanya tantangan dalam membangun kekompakan nasional, namun menilai situasi global saat ini justru menuntut solidaritas yang lebih kuat.
“Dalam situasi seperti sekarang, yang paling dibutuhkan adalah kekompakan, bukan perpecahan,” ujarnya.
Ia tidak sepenuhnya menyalahkan masyarakat atas polarisasi yang terjadi, tetapi menyebut lemahnya pengorganisasian persatuan pada periode kepemimpinan sebelumnya sebagai salah satu faktor. Melalui kajian dan diskusi kebangsaan, Partai Gelora, katanya, berupaya membangun kembali tradisi persatuan itu.
Fahri menambahkan bahwa rekonsiliasi nasional yang telah direncanakan sejak awal pembentukan koalisi pemerintahan harus dioperasionalkan secara nyata, bukan sekadar menjadi slogan politik.
Momentum Ramadan dan Visi “Superpower Baru”
Memasuki bulan suci Ramadan, Fahri mengajak para elite politik dan masyarakat luas menjadikannya sebagai momentum refleksi untuk memperkuat arah persatuan nasional. Ia menilai Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk membangun kembali kepercayaan antara pemimpin dan rakyat.
“Tidak saja elitenya yang memahami arah bangsa ini, tetapi juga rakyatnya yang percaya bahwa pemimpinnya bisa membawa mereka ke sana,” ujarnya.
Dengan persatuan yang solid dan keterlibatan aktif dalam tata kelola global, Fahri meyakini Indonesia berpeluang tampil sebagai kekuatan baru di panggung dunia.
“Indonesia akan menjadi negara kuat dan berkontribusi pada peradaban umat manusia. Inilah waktunya menuju superpower baru,” kata Fahri.
Pernyataan itu menandai optimisme sebagian elite politik bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia tidak hanya harus bertahan, tetapi juga mengambil peran lebih besar dalam membentuk arah perdamaian dan keadilan internasional. ***
