DCNews, Jakarta — Kontroversi pernyataan tentang kewarganegaraan anak yang viral di media sosial berujung pada permintaan maaf terbuka dari Dwi Sasetyaningtyas. Alumni penerima beasiswa negara itu menyampaikan klarifikasi setelah ucapannya, “cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan,” memicu gelombang kritik publik.
Pernyataan tersebut sebelumnya beredar luas dan memancing perdebatan soal nasionalisme, etika penerima beasiswa negara, serta tanggung jawab moral figur publik. Sorotan tajam datang dari warganet hingga sejumlah pejabat negara.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Dwi menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kalimat yang ia tuliskan tidak tepat serta menimbulkan kegaduhan. Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut lahir dari kekecewaan dan kelelahan pribadi, bukan bentuk kebencian terhadap Indonesia maupun status sebagai warga negara Indonesia.
“Saya tidak bermaksud merendahkan Indonesia atau identitas WNI. Saya menyesal atas kegaduhan yang terjadi,” tulisnya melalui akun di platform Instagram, Selasa (24/2/2026).
Kontroversi semakin meluas karena Dwi diketahui merupakan alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), program pembiayaan pendidikan yang dikelola negara. Sejumlah pihak menilai pernyataannya tidak sejalan dengan semangat pengabdian yang menjadi prinsip utama penerima beasiswa pemerintah.
Merespons polemik tersebut, Dwi dan suaminya menyatakan kesiapan untuk mengembalikan dana beasiswa LPDP beserta kewajiban lainnya apabila diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) turut menyoroti kasus ini dan meminta evaluasi terhadap komitmen kebangsaan para penerima beasiswa negara.
Kritik juga muncul dari pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menekankan pentingnya menjaga etika komunikasi publik.
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa pernyataan di ruang digital dapat berdampak luas, terutama ketika disampaikan oleh figur yang memiliki rekam jejak sebagai penerima fasilitas negara. Di tengah arus media sosial yang cepat dan tanpa batas, sensitivitas terhadap isu identitas dan kebangsaan menjadi sorotan utama publik. **
