DCNews, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan rencana reformasi menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan fokus pada peningkatan penerimaan negara dan penutupan celah kebocoran fiskal. Menanggapi langkah ini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan bahwa reformasi yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jangan hanya sekadar rotasi jabatan, melainkan harus menyentuh inti persoalan integritas aparatur.
Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (30/1/2026), Misbakhun menyambut positif sinyal perombakan besar-besaran di Bea Cukai, menyatakan bahwa langkah tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan fundamental. Menurutnya, reformasi perlu tidak hanya mengatur struktur organisasi, tetapi juga memperkuat tata kelola dan fungsi pengawasan guna memastikan penerimaan negara sebagai penopang utama APBN dapat dioptimalkan.
“Reformasi di Bea Cukai jangan dimaknai sebatas rotasi atau mutasi rutin, tetapi harus benar-benar menyentuh pembenahan integritas aparatur serta penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar tersebut menekankan bahwa meskipun memiliki peran strategis dalam pembangunan negara, Bea Cukai masih dihadapkan pada tantangan serius berupa kebocoran penerimaan negara. Praktik impor ilegal hingga modus undervaluasi barang masuk, katanya, berdampak langsung pada kesehatan fiskal nasional dan mengurangi potensi pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan sektor publik.
Oleh karena itu, ia mendorong agar perombakan di tubuh Bea Cukai menyasar aspek krusial, terutama penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran serta penguatan sistem pengawasan internal (SPI). Kedua langkah itu diperlukan guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan bea cukai.
Urgensi reformasi ini, menurut Misbakhun, semakin terasa jika dikaitkan dengan kinerja penerimaan negara tahun 2025 yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Dia menegaskan bahwa tantangan fiskal tahun 2026 akan jauh lebih berat dan tidak dapat dihadapi dengan pendekatan kerja yang sama seperti sebelumnya.
“Kita tidak bisa masuk 2026 dengan pola kerja yang sama, sementara target penerimaan terus meningkat. Ini membutuhkan perbaikan yang nyata dan terukur,” ucapnya.
Misbakhun juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak dapat semata-mata mengandalkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan penerimaan negara. Optimalisasi pendapatan harus ditempuh melalui tiga pilar utama, yakni penguatan administrasi keuangan negara, penutupan seluruh celah kebocoran fiskal, serta peningkatan integritas aparatur di seluruh sektor perpajakan dan bea cukai.
“Kalau celah-celah ini tidak kita tutup sejak awal, risiko shortfall akan kembali berulang. Reformasi kelembagaan harus menjadi bagian dari solusi yang komprehensif untuk memperkuat fondasi fiskal negara,” pungkasnya. ***
