DCNews, Jakarta — Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai menyimpan potensi besar bagi masa depan ekonomi Indonesia, namun sekaligus memunculkan pertanyaan krusial tentang arah kebijakan fiskal, pemerataan manfaat, dan transparansi komunikasi publik.
Analis Komunikasi Politik sekaligus founder dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Sattrio menegaskan, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kemampuannya berjalan selaras dengan kepentingan nasional tanpa mengorbankan stabilitas anggaran negara dalam jangka pendek.
Menurut pria yang akrab disapa Hensat, konsolidasi aset strategis negara melalui Danantara semestinya diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Namun, kebijakan pengalihan sebagian dividen badan usaha milik negara (BUMN) ke lembaga tersebut berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah, terutama dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak.
“Catatan pertama saya, Danantara itu harus untuk kepentingan nasional.
“Pertanyaannya, bagaimana memastikan konsolidasi aset strategis ini benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek. Danantara-nya bisa saja baik, tapi BUMN-nya belum tentu,” ujar Hensat di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Hensat menilai tantangan utama BUMN selama ini bukan semata persoalan modal, melainkan struktur biaya tetap yang tinggi. Beban tersebut, menurutnya, kerap membuat kinerja BUMN tidak efisien, baik saat perusahaan mencetak laba maupun merugi.
“Yang paling membebani BUMN itu fixed cost-nya. Mau rugi atau untung, gajinya sama. Bonus tetap ada. Sekarang ini langkah Presiden Prabowo sudah tepat, tidak ada lagi budaya tantiem-tantiem yang berlebihan,” kata dia lagi.
Selain isu fiskal, Hensat juga menyoroti dimensi keadilan ekonomi antarwilayah. Ia mempertanyakan mekanisme yang akan digunakan Danantara untuk memastikan bahwa manfaat investasi nasional tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, melainkan dirasakan secara merata oleh daerah.
“Bagaimana menjamin manfaat investasi nasional melalui Danantara bisa dirasakan daerah, terutama dalam bentuk akses fiskal, infrastruktur, dan lapangan kerja? Banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar,” ujarnya.
Ia mencontohkan, sejumlah provinsi di Pulau Jawa—seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur—menjadi lokasi konsentrasi banyak BUMN, sehingga efek ekonomi yang ditimbulkan relatif lebih kuat dibandingkan daerah lain.
“Kalau BUMN banyak di Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, bagaimana dengan daerah-daerah lain? Ini harus dipikirkan serius,” tegasnya.
Di luar aspek ekonomi, Hensa menilai komunikasi publik menjadi faktor penentu penerimaan masyarakat terhadap Danantara. Tanpa strategi komunikasi yang transparan dan partisipatif, ia khawatir lembaga ini justru dipersepsikan sebagai instrumen sentralisasi kekuasaan dan elitisme politik.
“Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, berbasis bukti, dan membuka ruang dialog. Kalau tidak, publik—terutama di daerah—akan melihatnya sebagai alat sentralisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, publik membutuhkan narasi keadilan yang disertai bukti konkret, bukan sekadar janji atau jargon. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peluncuran Danantara dilakukan secara besar-besaran dan disorot luas oleh publik.
“Namanya besar, launching-nya juga besar. Bahkan dihadiri tiga presiden. Publik butuh bukti nyata, bukan sekadar slogan,” kata Hensat.
Meski demikian, Hensat tetap melihat Danantara sebagai instrumen strategis yang berpotensi menjadi salah satu “keajaiban ekonomi” Indonesia, sejalan dengan ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan nasional berbasis investasi.
Dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo menyebut Danantara mengelola aset hingga 1 triliun dolar AS. Lembaga ini dirancang untuk membiayai industri-industri masa depan dan mempercepat proses industrialisasi nasional.
Melalui Danantara, pemerintah membuka peluang investasi bersama dengan mitra global, khususnya di sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi. Saat ini, Danantara mengelola sekitar 1.044 BUMN, yang ke depan akan dirasionalisasi menjadi maksimal sekitar 300 perusahaan. ***
