DCNews, Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam keras penghancuran markas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), oleh Israel di Yerusalem Timur. Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum dan kemanusiaan internasional, tetapi juga mencerminkan runtuhnya batas moral dalam konflik berkepanjangan di Palestina.
Menurut Sukamta, UNRWA merupakan pilar utama bantuan kemanusiaan bagi jutaan pengungsi Palestina, mulai dari penyediaan pangan, layanan pendidikan, hingga perlindungan kelompok rentan. Penghancuran fasilitas lembaga tersebut, kata dia, berarti menyerang nilai-nilai kemanusiaan universal yang seharusnya dilindungi dalam situasi apa pun, termasuk konflik bersenjata.
“Penghancuran markas UNRWA di Yerusalem Timur adalah luka bagi nurani kemanusiaan. Ketika sebuah lembaga yang bertugas memberi makan, pendidikan, dan perlindungan bagi pengungsi justru dijadikan sasaran, maka yang diserang bukan hanya sebuah bangunan, tetapi rasa kemanusiaan itu sendiri,” ujar Sukamta dalam keterangan pers, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, fasilitas kemanusiaan seharusnya berada di luar sasaran konflik. Tindakan penghancuran tersebut, lanjutnya, berpotensi menutup akses bantuan bagi masyarakat sipil yang hidup dalam kondisi paling rentan dan tidak memiliki pilihan selain bertahan di tengah kekerasan yang terus berlangsung.
Sukamta juga menyoroti bahwa dalih politik maupun alasan keamanan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan internasional.
“Apa pun alasannya, kemanusiaan harus menjadi batas terakhir yang tidak boleh dilampaui. Ketika batas itu runtuh, dunia bergerak ke arah yang berbahaya, yaitu normalisasi penderitaan dan pembenaran atas ketidakadilan,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa sikap diam komunitas internasional terhadap tindakan serupa hanya akan mempercepat erosi nilai-nilai kemanusiaan global dan memperburuk krisis kemanusiaan di Palestina.
“Diam terhadap tindakan semacam ini berarti membiarkan kemanusiaan terus tergerus. Solidaritas terhadap rakyat Palestina bukan sekadar sikap politik, melainkan tanggung jawab moral bersama untuk memastikan nilai kemanusiaan tetap hidup di tengah konflik dan kekerasan,” ujarnya. ***
