DCNews, Jakarta — Gelombang aksi buruh kembali memenuhi jalanan ibu kota pada Kamis (15/1/2026). Sedikitnya seribu buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak.
Aksi tersebut dipusatkan di kawasan strategis Jakarta Pusat dan diperkirakan berdampak pada arus lalu lintas di sejumlah ruas utama, khususnya di sekitar Senayan hingga Jalan Medan Merdeka Selatan. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut dan menggunakan jalur alternatif.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan tuntutan utama buruh adalah mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar segera merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5,89 juta. Angka tersebut, menurutnya, mencerminkan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Buruh juga menuntut agar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 ditetapkan minimal 5 persen di atas 100 persen KHL,” kata Said Iqbal, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan, besaran upah saat ini belum cukup untuk menjamin kehidupan layak bagi pekerja di ibu kota. “Tidak mungkin buruh dapat hidup layak dengan upah Rp5–7 juta, apalagi dengan biaya hidup Jakarta yang terus meningkat,” ujarnya.
Kepolisian menyatakan telah menyiapkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama aksi berlangsung. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan massa buruh akan berfokus menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Selain aksi buruh, unjuk rasa lain juga digelar oleh kelompok pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Gambir. Massa yang tergabung dalam Dewan Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional membawa tuntutan terkait regulasi ojek online yang tengah disiapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden.
“Warga diimbau untuk mencari jalur alternatif selama unjuk rasa berlangsung agar aktivitas tidak terganggu,” kata Erlyn.
Aksi hari ini menambah daftar panjang tekanan publik terhadap pemerintah daerah dan pusat terkait kebijakan pengupahan dan perlindungan pekerja, di tengah meningkatnya biaya hidup serta ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi awal 2026. ***
