DCNews, Palangka Raya — Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur digital di Kalimantan Tengah, ancaman konten negatif seperti judi online dan pinjaman online ilegal dinilai semakin nyata dan mulai menyasar generasi muda. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan literasi digital agar internet tidak justru menjadi sumber persoalan sosial baru.
Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi Partai NasDem, Andina Theresia Narang, menegaskan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja reses ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Kanderang Tingang, Palangka Raya, Senin kemarin (5/1/2026).
Menurut Andina, pembangunan jaringan dan akses internet yang kian masif harus berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Tanpa literasi digital yang memadai, anak-anak dan remaja menjadi kelompok paling rentan terpapar dampak buruk dunia digital.
“Kita tidak hanya bicara soal ketersediaan jaringan internet, tetapi juga bagaimana memastikan anak-anak kita terlindungi dari konten negatif di ruang digital,” ujar Andina dalam pertemuan tersebut.
Ia secara khusus menyoroti maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang kini tidak lagi menyasar orang dewasa, tetapi juga mulai menjangkau pelajar dan anak-anak. Fenomena ini, kata dia, menjadi alarm serius bagi semua pemangku kepentingan.
Andina menekankan bahwa internet seharusnya menjadi sarana pendukung pendidikan, kreativitas, dan pengembangan kapasitas generasi muda. Namun, tanpa pendampingan dan pemahaman yang cukup, akses digital justru berpotensi menimbulkan masalah sosial, ekonomi, hingga psikologis.
“Literasi digital harus menjadi perhatian bersama. Tanpa pemahaman yang baik, teknologi justru bisa membawa dampak yang merugikan,” tegas legislator asal Kalimantan Tengah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Andina juga mendorong penguatan kebijakan perlindungan anak di ruang digital, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ranah Digital (PP Tunas). Ia menilai regulasi tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan aktif dari orang tua serta edukasi berkelanjutan di tingkat daerah.
Ia berharap, Diskominfosantik Provinsi Kalteng dapat terus berperan aktif sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat, seiring semakin luasnya akses internet hingga ke wilayah pedesaan dan pelosok.
“Kolaborasi antara pemerintah, orang tua, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci agar transformasi digital benar-benar membawa manfaat bagi masa depan generasi muda,” pungkas politisi perempuan dari Partai NasDem tersebut. ***
