DCNews, Jakarta — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka dalam perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang berpotensi menimbulkan persepsi pembungkaman terhadap kader partai yang dikenal vokal dan kritis terhadap kekuasaan.
Penilaian itu disampaikan politikus PDIP Mohamad Guntur Romli yang mempertanyakan urgensi dan relevansi pemanggilan Rieke –yang akrab disapa Oneng, karena dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara tersebut, selain faktor daerah pemilihan.
“Teh Rieke ini aktivis, vokal, dan dekat dengan rakyat. Pertanyaannya, apa relevansi hukumnya dengan kasus Bupati Bekasi? Benar dapilnya di sana, tapi itu bukan dasar hukum,” kata Guntur melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/1/2026).
Guntur menilai langkah KPK tersebut kontras dengan penanganan sejumlah perkara korupsi lain yang, menurutnya, belum menunjukkan kemajuan berarti. Ia menyinggung kasus-kasus bernilai besar yang penyidikannya dihentikan atau berjalan lambat meski telah menetapkan tersangka.
Salah satu yang disorot adalah dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang menjerat anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadat. Meski telah berstatus tersangka sejak Januari 2025, Guntur menilai proses hukumnya tak kunjung menunjukkan perkembangan signifikan.
Selain itu, ia juga menyinggung perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, yang sempat menyeret Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali. Dalam perkara tersebut, Ahmad Ali pernah diperiksa sebagai saksi dan rumahnya digeledah penyidik.
“Kenapa kasus Ahmad Ali tidak ditindaklanjuti secara tegas, padahal dari rumahnya disita uang miliaran rupiah?” ujar Guntur.
Ia juga mempertanyakan kelanjutan penanganan dugaan suap dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia yang telah menetapkan dua tersangka, yakni anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dari Fraksi NasDem Satori dan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan.
Menurut Guntur, perbedaan kecepatan dan ketegasan penanganan perkara tersebut berpotensi memunculkan kesan perlakuan tidak setara dalam penegakan hukum.
“Ini memunculkan persepsi bahwa tokoh atau partai yang dekat dengan kekuasaan cenderung dibiarkan, sementara yang kritis justru diproses cepat. Apalagi saat ini PDIP di parlemen secara terbuka menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” ujarnya.
Guntur juga mengaitkan rencana pemanggilan Rieke dengan informasi yang beredar mengenai sosok pemberi suap dalam kasus Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan elite nasional.
“Kalau memang penyuapnya figur lama dan bahkan ada foto bersama Presiden Jokowi dan Gibran, mengapa justru kader partai yang kritis yang dikejar?” kata dia.
Meski demikian, Guntur menegaskan PDIP tetap menghormati kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum. Ia memastikan bahwa apabila pemanggilan terhadap Rieke Diah Pitaloka benar dilakukan, maka akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menghormati kewenangan KPK untuk memanggil siapa pun. Itu diatur undang-undang. Namun, kami mengingatkan agar KPK bercermin dari penanganan kasus-kasus sebelumnya, termasuk yang menimpa sekretaris jenderal kami, yang kami nilai sarat kriminalisasi,” ujarnya.
Guntur berharap KPK menjaga independensi, konsistensi, dan rasa keadilan dalam setiap penegakan hukum agar kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi tetap terjaga. ***
