DCNews, Jakarta — Indonesia resmi memasuki era baru penegakan hukum pidana seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut momentum ini sebagai puncak perjuangan panjang reformasi hukum nasional yang tertunda hampir tiga dekade.
“Kami menyambut berlakunya KUHP dan KUHAP baru ini dengan haru dan sukacita,” ujar Habiburokhman dalam keterangan pers, Jumat (2/1/2026).
Menurut dia, pengesahan dan implementasi dua regulasi pidana utama tersebut menandai berakhirnya ketergantungan Indonesia pada produk hukum peninggalan masa lalu. KUHP yang selama ini berlaku merupakan warisan kolonial Belanda, sementara KUHAP lahir di era Orde Baru dengan paradigma kekuasaan yang kuat.
“Perjuangan mengganti KUHP warisan penjajah dan KUHAP warisan Orde Baru akhirnya terwujud setelah 29 tahun reformasi,” kata Habiburokhman.
Ia menilai, kehadiran KUHP dan KUHAP baru membawa perubahan fundamental dalam cara negara memandang hukum pidana. Jika sebelumnya hukum kerap dipersepsikan sebagai instrumen represif kekuasaan, kini hukum diharapkan menjadi sarana rakyat untuk memperoleh keadilan.
“Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, hukum pidana kita tidak lagi berdiri sebagai alat penekan, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak warga negara,” ujarnya.
Habiburokhman mengakui bahwa pembaruan hukum pidana idealnya dilakukan sejak awal reformasi 1998. Namun, dinamika politik, resistensi, dan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan membuat proses tersebut berjalan panjang.
“Seharusnya pembaruan ini dilakukan sejak awal reformasi, tetapi selalu ada halangan dan rintangan,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Habiburokhman menyampaikan pesan kepada publik agar memahami dan memanfaatkan kehadiran dua undang-undang tersebut sebagai pijakan baru dalam mencari keadilan.
“Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami sampaikan selamat memasuki era baru hukum pidana yang lebih reformis, lebih menghormati hak asasi manusia, dan lebih maksimal dalam menghadirkan keadilan,” pungkasnya. ***
