DCNews, Jakarta — Di tengah maraknya penipuan keuangan digital dan pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang memperkuat benteng perlindungan konsumen melalui edukasi masif. Hingga akhir November 2025, OJK Malang telah menggelar 135 kegiatan edukasi dan sosialisasi, menjangkau 39.294 peserta di berbagai lapisan masyarakat.
Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan upaya pencegahan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan layanan konsumen yang diberikan secara langsung maupun digital. Sepanjang periode tersebut, OJK Malang mencatat 2.324 layanan konsumen, yang terdiri dari 2.148 layanan informasi, 112 layanan penerimaan informasi, dan 64 layanan pengaduan.
“Layanan ini kami berikan melalui berbagai kanal, mulai dari walk-in, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, hingga kanal pelaporan lain seperti WhatsApp 081-157-157-157 dan layanan telepon OJK,” ujar Farid, Sabtu (27/12/2025).
Dari total layanan konsumen tersebut, sektor perbankan masih mendominasi dengan 966 layanan, terutama terkait pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang mencapai 26,50 persen. Disusul sektor fintech peer-to-peer lending sebanyak 486 layanan, dengan mayoritas pengaduan terkait fraud eksternal sebesar 29,42 persen.
Sementara itu, sektor perusahaan pembiayaan mencatat 378 layanan, didominasi pelaporan SLIK sebesar 24,60 persen, dan sektor asuransi mencatat 33 layanan, dengan masalah klaim menjadi keluhan utama mencapai 78,78 persen.
Masalah perlindungan konsumen ini juga mencerminkan kondisi nasional. OJK mencatat, sejak 1 Januari hingga 30 November 2025, terdapat 23.147 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari jumlah tersebut, 18.633 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, sementara 4.514 pengaduan lainnya terkait investasi ilegal.
Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) mencatat, sejak 2017 hingga 30 November 2025, sebanyak 14.006 entitas ilegal telah dihentikan atau diblokir. Khusus pada periode Januari–November 2025, Satgas PASTI menemukan dan menghentikan 2.263 pinjaman online ilegal serta 354 penawaran investasi ilegal di berbagai situs dan aplikasi.
Tak hanya itu, Satgas PASTI juga mengajukan pemblokiran 2.422 nomor kontak debt collector pinjol ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Berdasarkan pemantauan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), ditemukan pula 61.341 nomor telepon yang dilaporkan korban penipuan sejak November 2024 hingga 30 November 2025, yang kemudian dikoordinasikan untuk diblokir.
Sejak diluncurkan pada November 2024 hingga akhir November 2025, IASC menerima 373.129 laporan. Sebanyak 202.426 laporan disampaikan melalui pelaku usaha sektor keuangan—bank dan penyedia sistem pembayaran—dan 170.703 laporan diajukan langsung oleh korban.
“Jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 619.394, dengan 117.301 rekening telah diblokir. Total kerugian yang dilaporkan sebesar Rp8,2 triliun, dan dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp389,3 miliar,” kata Farid. Menurutnya, IASC akan terus meningkatkan kapasitas untuk mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai edukasi konsumen yang konsisten menjadi kunci utama menekan risiko penipuan dan perilaku pembiayaan yang tidak sehat. Ia menekankan pentingnya kesadaran konsumen agar tidak terjebak skema scamming maupun gaya hidup berlebihan yang melampaui kemampuan pendapatan.
“Edukasi ini harus dibarengi dengan upaya evaluasi layanan. Survei kepuasan konsumen penting dilakukan agar OJK memperoleh masukan nyata untuk peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan,” ujarnya. ***
