DCNews, Jakarta — Pemerintah pusat mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi ribuan penyintas bencana di wilayah Sumatera dengan menekankan prinsip keamanan lingkungan, kepastian hukum, dan akses terhadap fasilitas umum. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, lokasi huntap tidak boleh dibangun di kawasan rawan bencana maupun merusak lingkungan hidup.
“Lokasi hunian tetap harus secara teknis aman—tidak banjir, tidak rawan longsor—dekat dengan fasilitas umum, jelas status hukumnya, dan tidak merusak lingkungan,” kata Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Ara menekankan bahwa keberhasilan pembangunan huntap sangat ditentukan oleh kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan serta menyederhanakan proses administratif. Ia menyebut skema pembangunan berbasis gotong royong menjadi kunci percepatan pemulihan pascabencana.
“Semua kembali pada kecepatan daerah. Kita bergerak bersama untuk rakyat,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Ara saat memimpin rapat koordinasi pembangunan sekitar 2.600 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi, yang disebutnya sebagai wujud konkret kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana.
Di tengah suasana libur Natal, Ara mengapresiasi seluruh pihak yang tetap bekerja untuk kepentingan publik. “Terima kasih karena tetap berkenan rapat dan bekerja membantu rakyat, meskipun masih dalam suasana hari besar keagamaan,” katanya.
Sebagai contoh percepatan penanganan terpadu, Ara menunjuk Kabupaten Tapanuli Utara. Di wilayah tersebut, pembangunan fisik rumah, penyediaan listrik, hingga kepastian hukum berupa sertifikat disebut hampir rampung. Sertifikat kepemilikan rumah dijadwalkan akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada 21 Maret mendatang.
“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunan selesai, listrik selesai, sertifikat juga selesai. Ke depan, saya berharap Tapanuli Selatan, Sibolga, dan wilayah Tapanuli lainnya juga bisa menyusul,” kata Ara.
Untuk memastikan target tercapai, Ara menugaskan tiga direktur jenderal di lingkungan Kementerian PKP untuk turun langsung ke lapangan. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran ditugaskan menangani Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur bertanggung jawab di Sumatera Barat, sementara Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Andriansyah ditugaskan di Sumatera Utara.
Ara menutup dengan menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait yang terlibat aktif dalam pembangunan hunian tetap. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting agar pemulihan pascabencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. ***
