DCNews, Jakarta — Di tengah upaya penyelamatan dan distribusi bantuan bagi ribuan korban banjir bandang di Aceh Utara, ketegangan sempat mencuat ketika konvoi warga yang membawa bantuan kemanusiaan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), simbol konflik lama yang secara resmi berakhir dua dekade lalu. Insiden tersebut memicu kericuhan singkat dan mendorong seruan dari parlemen agar semua pihak menahan diri demi mencegah eskalasi di wilayah yang masih menyimpan jejak sejarah konflik.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan keprihatinan atas insiden tersebut dan meminta masyarakat serta aparat keamanan mengedepankan sikap tenang, profesional, dan humanis agar penanganan bencana tidak terganggu oleh gesekan di lapangan.
“Saya mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai aturan. Aparat keamanan juga perlu mengedepankan pendekatan profesional dan humanis,” ujar Dave di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Banjir Besar dan Krisis Kemanusiaan
Banjir bandang melanda Aceh Utara sejak Rabu (24/12/2025) akibat curah hujan ekstrem dan meluapnya sejumlah sungai. Puluhan desa di sedikitnya empat kecamatan, termasuk Lhoksukon dan Tanoh Abee, terendam air hingga ketinggian hampir dua meter.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mencatat ribuan warga terpaksa mengungsi, puluhan rumah mengalami kerusakan berat, dan sedikitnya dua orang meninggal dunia. Akses logistik dan evakuasi di sejumlah titik sempat terhambat akibat derasnya arus air dan kerusakan infrastruktur. Sebagai respons, pemerintah pusat mengirimkan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta menyalurkan bantuan logistik senilai Rp10 miliar untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan awal.
Konvoi Bantuan yang Berujung Ketegangan
Ketegangan muncul pada Kamis (25/12/2025), ketika ratusan warga menggelar konvoi bantuan kemanusiaan dari Lhokseumawe menuju wilayah terdampak banjir. Di tengah perjalanan, sebagian peserta konvoi mengibarkan bendera GAM, simbol pemberontakan yang telah dinyatakan berakhir melalui Perjanjian Helsinki pada 2005.
Aparat keamanan yang berupaya menghentikan konvoi tersebut terlibat bentrokan singkat dengan massa. Lemparan batu dan gas air mata sempat terjadi sebelum situasi berhasil dikendalikan. Tidak ada laporan resmi mengenai korban serius, namun insiden ini menambah kompleksitas penanganan bencana di wilayah yang memiliki sensitivitas sejarah.
Seruan Menjaga Fokus Kemanusiaan
Dave Laksono menilai niat warga untuk membantu korban banjir patut diapresiasi, termasuk dorongan untuk menarik perhatian pemerintah pusat terhadap bencana yang berulang di Aceh. Namun, ia mengingatkan agar ekspresi di lapangan tidak mengaburkan tujuan utama.
“Jangan sampai perbedaan ekspresi atau simbol justru mengalihkan fokus dari keselamatan warga dan kelancaran distribusi bantuan,” katanya.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat komunikasi dan koordinasi, sekaligus memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui mekanisme yang sah tanpa memicu ketegangan baru.
“Penanganan bencana harus menjadi prioritas bersama. Perbedaan pandangan politik sebaiknya disalurkan melalui jalur resmi, bukan di tengah krisis kemanusiaan,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Dave menutup pernyataannya dengan seruan persatuan, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap aparat dan pemerintah di saat masyarakat menghadapi situasi darurat.
“Ini harus menjadi pelajaran bersama untuk menjaga persatuan, kemanusiaan, dan rasa saling percaya,” katanya. ***
