Wakil Ketua Komisi IX DPR Desak Kemenkes Percepat Pemulihan Layanan RS Pascabanjir di Sumatera dan Aceh

Date:

DCNews, Jakarta — Lebih dari dua pekan setelah banjir melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh, layanan kesehatan di rumah sakit yang terdampak dinilai belum sepenuhnya pulih. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengoptimalkan kembali operasional rumah sakit agar kebutuhan medis warga dapat terpenuhi.

Menurut Nihayatul, yang akrab disapa Ninik, pembukaan kembali rumah sakit pascabencana tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata. Ia menekankan bahwa kualitas layanan, keamanan lingkungan, serta ketersediaan obat-obatan dan tenaga kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah.

“Tidak cukup hanya membuka kembali rumah sakit. Layanannya harus berjalan maksimal, lingkungannya sehat dan aman, serta stok obat-obatan tersedia dan mencukupi kebutuhan warga,” ujar Ninik di Jakarta, Selasa (16/13/2025).

Ia menilai keterlambatan pemulihan layanan kesehatan berpotensi memperparah kondisi masyarakat yang sejak banjir terjadi menghadapi keterbatasan akses pengobatan. Dalam konteks tersebut, Ninik menyebut operasional rumah sakit seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana.

“Dua puluh hari adalah waktu yang terlalu lama, sementara masyarakat sangat membutuhkan layanan pengobatan,” kata politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, seraya juga mengingatkan bahwa keberfungsian rumah sakit tidak dapat dimaknai sebatas gedung yang kembali dibuka.

Kemenkes, menurut dia, perlu memastikan seluruh aspek layanan—mulai dari peralatan medis hingga kesiapan tenaga kesehatan—benar-benar berjalan optimal. Sebagai mitra kerja Kemenkes, Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, akan terus mengawal pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana. Ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan kesehatan pascabencana ke depan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

“Pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana tidak boleh lambat. Ini menyangkut keselamatan dan hak dasar warga negara,” ujar Ninik. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

KPK Periksa Dua Pejabat BI dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR dan PSBI 2020–2023

DCNews, Jakarta — Upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan dana...

BTN Dorong Akses Data SLIK Lebih Detail, Soroti Debitur dengan Puluhan Pinjaman Macet

DCNews, Jakarta - Di tengah upaya pemerintah memperluas akses...

Market Brief Hari Ini: Emas Tetap Kuat, Minyak Naik, Saham Teknologi Cetak Rekor Baru

DCNews, Jakarta – Pasar keuangan global hari ini (Kamis,...

Ancaman PHK Massal di Pulau Jawa Capai 9.000 Pekerja, Efek Domino Konflik Global dan Lesunya Industri

DCNews, Jakarta — Gelombang ketidakpastian ekonomi global mulai terasa...