DCNews, Jakarta — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pengelolaan ekonomi berbasis penguasaan negara atas sumber daya alam (SDA) menuai beragam tafsir. Namun, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru sejalan dengan amanat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa.
Dalam forum Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertema “Negara dan Hari Buruh” pada Jumat malam (1/5/2026), Fahri menyebut kesalahpahaman publik muncul karena kurangnya pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Yang sering dilupakan adalah bahwa sumber daya alam bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemakmuran bersama. Ini yang terus diingatkan Presiden,” kata Fahri.
Ia menekankan, konsep penguasaan negara atas SDA bukanlah praktik ekonomi tertutup, melainkan mekanisme untuk mencegah ketimpangan ekstrem akibat konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak. Menurutnya, tanpa kontrol negara, eksploitasi SDA berpotensi menciptakan jurang sosial yang semakin lebar.
Fahri juga menyoroti fenomena cepatnya akumulasi kekayaan di sektor tambang dan energi. “Seseorang bisa menjadi sangat kaya hanya karena memiliki izin usaha pertambangan. Di sinilah peran negara penting untuk memastikan distribusi yang adil,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pengelolaan SDA saat ini menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara untuk membangun sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif. Menurutnya, langkah ini masih relevan karena struktur pendapatan Indonesia belum sepenuhnya bertumpu pada sektor teknologi atau industri berbasis sumber daya manusia (SDM).
“Nanti ketika teknologi dan SDM kita sudah maju, ketergantungan pada SDA bisa dikurangi. Tapi saat ini, SDA adalah alat untuk membiayai transformasi itu,” katanya.
Fahri menilai Presiden Prabowo tengah mendorong integrasi berbagai program jaminan sosial yang selama ini berjalan terpisah, mulai dari BPJS, bantuan pendidikan, hingga program perlindungan sosial lainnya. Upaya tersebut diperkuat dengan kebijakan satu data nasional melalui Instruksi Presiden terkait Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSEN) dan pembahasan Undang-Undang Satu Data di DPR.
“Dengan data yang terintegrasi, negara bisa memastikan bantuan tepat sasaran dan pelayanan sosial menjadi lebih efektif,” ujarnya.
Selain itu, Fahri menyoroti agenda besar pemerintah dalam memperkuat kelas menengah melalui industrialisasi dan hilirisasi di berbagai sektor, tidak hanya mineral tetapi juga pangan dan hortikultura. Ia menyebut strategi ini akan membuka lapangan kerja luas hingga ke tingkat desa.
“Industrialisasi tidak hanya di kota besar. Ke depan, kecamatan dan desa akan menjadi bagian dari rantai produksi nasional hingga ekspor,” katanya.
Menurut Fahri, tingginya permintaan global terhadap komoditas Indonesia menjadi peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas basis kelas menengah.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menutup kebocoran pengelolaan SDA dan memberantas korupsi.
“Dua hal ini kunci. Jika berhasil, hasilnya bisa digunakan untuk mengurangi ketimpangan dan menghapus kemiskinan ekstrem secara sistematis,” tegasnya.
Fahri optimistis, dengan pendekatan tersebut, Indonesia berada di jalur menuju negara kuat dengan fondasi keadilan sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih merata.
“Kita sedang menuju fase penting dalam pembangunan. Jika konsisten, Indonesia tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peradaban dunia,” pungkasnya. ***
