DCNews, Jakarta — Pemerintah akan mulai membangun sedikitnya 2.000 rumah bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada pekan ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap, sembari menegaskan bahwa persoalan lahan tidak boleh dijadikan alasan penghambat pemulihan pascabencana.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, Senin (15/12/2025). Kepala Negara menegaskan pemerintah dapat memanfaatkan seluruh aset negara yang tersedia, termasuk lahan milik BUMN perkebunan maupun konsesi hutan di sekitar wilayah terdampak.
“Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan, kita pakai semua,” kata Prabowo.
Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan skala kerusakan yang luas akibat bencana di tiga provinsi tersebut. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan, di Aceh terdapat 100.569 rumah terdampak, dengan rincian 38.553 rusak ringan, 22.204 rusak sedang, 35.517 rusak berat, serta 4.265 unit hanyut.
Di Sumatra Utara, total 29.766 rumah terdampak, terdiri atas 19.936 rusak ringan, 4.304 rusak sedang, 4.351 rusak berat, dan 1.135 unit hanyut. Sementara di Sumatra Barat, 9.150 rumah terdampak, dengan rincian 5.634 rusak ringan, 1.174 rusak sedang, 1.577 rusak berat, dan 765 unit hanyut.
“Jadi total rumah terdampak, baik rusak ringan, sedang, berat, maupun hanyut, mencapai 139.485 unit. Ini data per Minggu, 14 Desember 2025, pukul 17.00,” ujar Maruarar.
Untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah telah menyiapkan 30 lokasi yang telah disurvei. Di Sumatra Utara, lokasi pembangunan disiapkan di Sibolga (dua lokasi), Tapanuli Utara (dua), Tapanuli Tengah (lima), dan Tapanuli Selatan (empat). Di Sumatra Barat, delapan lokasi telah disiapkan, masing-masing di Kota Padang (tiga), Tanah Datar (satu), Padang Panjang (satu), Kabupaten Agam (dua), dan Pesisir Selatan (satu).
Maruarar menambahkan, koordinasi lintas kementerian akan segera dilakukan untuk memastikan kepastian status lahan dan percepatan pembangunan. Ia mengusulkan rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Supaya status tanahnya jelas dan kita bisa langsung jalan. Minggu ini sudah mulai membangun,” kata dia. ***
