DCNews, Filipina — Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali meningkat setelah sekelompok warga sipil, termasuk dua mantan pejabat senior pemerintah, resmi mengajukan pengaduan korupsi ke kantor Ombudsman pada Jumat. Gugatan tersebut menuduh Duterte terlibat dalam penyalahgunaan dana publik senilai 612,5 juta peso (sekitar Rp172 miliar), memperdalam keretakan politik antara dirinya dan Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Dalam dokumen pengaduan, para pelapor menuding Duterte dan 15 pejabat lain mengelola “skema terkoordinasi” untuk menggelapkan dana publik di Kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan, lembaga yang dipimpin Duterte hingga pertengahan 2024. Kelompok tersebut menyampaikan bahwa dugaan pelanggaran meliputi penyalahgunaan kekuasaan, penjarahan, suap, serta pelanggaran hukum antikorupsi Filipina.
Kantor Sara Duterte belum memberikan pernyataan resmi. Di antara pelapor terdapat mantan penasihat presiden Teresita Quintos-Deles dan mantan wakil menteri keuangan Cielo Magno.
Pengaduan baru ini memiliki kemiripan substansi dengan upaya pemakzulan terhadap Duterte yang dibatalkan Senat pada Agustus, setelah Mahkamah Agung menyatakan proses tersebut inkonstitusional. Ombudsman Jesus Crispin Remulla kini berwenang merujuk kasus ini ke Pengadilan Antikorupsi Sandiganbayan. Meski demikian, vonis bersalah belum otomatis menggugurkan peluang Duterte maju dalam pemilihan presiden 2028—sebuah kontestasi yang menurut berbagai survei menempatkannya sebagai kandidat kuat—kecuali putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini muncul ketika Filipina tengah diguncang skandal korupsi besar terkait proyek pengendalian banjir bernilai miliaran dolar. Sara Duterte sebelumnya menyatakan yakin dirinya tidak terkait dengan polemik tersebut, namun dinamika politik yang berkembang menunjukkan penyelidikan dapat meluas kapan saja.
Di saat Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menghidupkan kembali proses pemakzulan yang masih menunggu putusan, laporan korupsi di meja Ombudsman—yang kini dipimpin sekutu Presiden Marcos—dinilai dapat menjadi panggung pertarungan politik berikutnya antara Duterte dan para rivalnya.
Marcos dan Duterte sebelumnya berpasangan dalam Pemilu 2022, namun hubungan keduanya merenggang akibat perbedaan politik yang semakin dalam. Berdasarkan konstitusi Filipina, Marcos hanya dapat menjabat satu periode dan harus lengser pada 2028.
Remulla, yang ditunjuk pada Oktober lalu, menggantikan pejabat yang sebelumnya merupakan pilihan mantan Presiden Rodrigo Duterte—ayah Sara Duterte—yang kini ditahan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama perang melawan narkoba. ***
