DCNews, Jakarta — Peringatan keras soal kesehatan fiskal Indonesia kembali menyeruak ketika beban pembayaran bunga utang tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan penerimaan pajak. Tim ekonom Bank Mandiri menilai tren ini sebagai sinyal tekanan struktural yang kian mengancam ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta menuntut strategi penerimaan yang lebih agresif dalam waktu dekat.
Dalam paparan Economic Outlook kuartal IV yang digelar daring, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, menegaskan bahwa kesenjangan antara pertumbuhan pembayaran bunga utang dan pendapatan pajak makin melebar secara signifikan.
“Ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita lebih berkesinambungan,” ujar Dian, dikutip DCNews, Ahad (7/12/2025).
Divergensi Tajam: Pembayaran Bunga vs Pendapatan Pajak
Data Bank Mandiri menunjukkan bahwa indeks pembayaran bunga utang melonjak dari level 207 pada 2016 menjadi proyeksi 678 pada 2026. Pada saat bersamaan, indeks pendapatan pajak hanya meningkat dari 178 ke 372. Kesenjangan yang awalnya 29 poin pada 2016 kini diperkirakan melebar hingga 306 poin pada 2026.
Dian menilai tren ini sebagai “alarm fiskal” yang menuntut respons cepat agar APBN tetap mampu membiayai prioritas pembangunan tanpa tersandera beban bunga utang.
Keseimbangan Primer Mulai Melemah
Indikator lainnya—keseimbangan primer—juga menunjukkan pelemahan. Setelah sempat mencatat surplus, posisi keseimbangan primer kembali defisit.
- Surplus Januari–Oktober 2024: Rp97,3 triliun
- Defisit Januari–Oktober 2025: Rp45 triliun
“Perkembangannya tahun ini defisitnya meningkat. Kita perlu memperkuat struktur penerimaan negara dan tax ratio untuk menjaga keberlanjutan fiskal,” kata Dian.
Ancaman dari Ketidakpastian Global
Bank Mandiri memperingatkan bahwa ketidakpastian geopolitik, volatilitas ekonomi global, serta potensi gejolak pasar keuangan dapat menambah tekanan eksternal terhadap APBN. Tanpa penopang penerimaan yang kuat, Indonesia berisiko menghadapi ruang fiskal yang kian sempit.
Tax Ratio Terlalu Rendah untuk Beban Belanja Negara
Tax ratio Indonesia masih berkisar 8,6%–8,7% dari PDB, jauh dari kebutuhan ideal untuk menutup belanja negara yang rata-rata mencapai 15% dari PDB. Kesenjangan inilah yang mendorong urgensi reformasi penerimaan.
Dian menekankan percepatan tax ratio menuju level 15% sebagai syarat penting menjaga kapasitas fiskal ke depan.
Perluasan Basis Pajak hingga Pajak Karbon
Bank Mandiri merekomendasikan diversifikasi sumber penerimaan, termasuk:
- Ekstensifikasi PPh Badan
- Implementasi green tax dan carbon tax
- Cukai plastik
- Optimalisasi penerimaan PPN
- Peningkatan kepatuhan berbasis teknologi
“Jika gap antara spending dan revenue dapat dipersempit, ini akan mendukung kesinambungan fiskal,” ujarnya.
4 Strategi Akselerasi Peningkatan Penerimaan Menurut Ekonom Bank Mandiri
1. Memperluas Basis Pajak
- Integrasi NIK–NPWP dan Satu Data Fiskal
- Ekstensifikasi sektor digital (e-commerce, fintech, gig economy)
- Perluasan objek PPN dan reformulasi threshold PKP
- Pelaporan UMKM berbasis platform
2. Meningkatkan Produktivitas PPN
- Meningkatkan C-efficiency dari 53% menjadi 70%
- Integrasi e-faktur UMKM dan transaksi B2C
- Wajib e-payment tracing
- Pemeriksaan mismatch supplier–buyer
3. Menutup Celah Kepatuhan
- Pemanfaatan CTAS dan risk-based monitoring
- Pre-filled return PPh OP & Badan
- E-invoicing menyeluruh untuk menekan VAT gap
- Analitik data lintas lembaga (DJP–BC–OJK–Dukcapil)
4. Mengoptimalkan Bauran Kebijakan
- Rasionalisasi tax expenditure
- Perluasan basis PPh Badan
- Implementasi pajak hijau
- Harmonisasi tarif formal–informal. ***
