DCNews, Jakarta – Komisi IV DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis (4/12/2025) setelah rangkaian banjir bandang di Sumatera memunculkan dugaan kuat adanya deforestasi besar-besaran di kawasan hulu. Panggilan ini muncul setelah tumpukan gelondongan kayu yang terseret arus banjir viral dan memicu kecurigaan publik terkait pembalakan liar.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, mengatakan pihaknya perlu mendapatkan penjelasan resmi dari Kementerian Kehutanan terkait kerusakan hutan yang diduga memperparah dampak bencana. “Material kayu yang terbawa arus menunjukkan ada persoalan serius di kawasan hulu, terutama di lereng perbukitan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Alex menilai banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dipicu kombinasi antara siklon tropis, yang jarang terjadi di wilayah Indonesia dan kerusakan hutan. “Ini pertama kalinya kita melihat fenomena siklon seperti ini di wilayah tropis Indonesia. Curah hujannya ekstrem, tetapi yang terbawa itu bukan sekadar air. Ada indikasi kuat kerusakan di hulu,” tuturnya.
Menurut politikus dari PDI Perjuangan itu, gelondongan kayu yang menumpuk hingga ke pantai Air Tawar, Padang, adalah sinyal bahwa deforestasi berlangsung masif, baik secara legal maupun ilegal. Foto dan video yang beredar luas di media sosial memperkuat dugaan bahwa pembalakan liar berperan besar dalam dahsyatnya banjir beberapa hari terakhir.
Komisi IV berencana meminta Menhut memaparkan kondisi terbaru kawasan hutan serta strategi mitigasi bencana yang lebih relevan dengan perubahan iklim. “Kami berharap paparan pada Kamis nanti dapat memetakan akar masalah secara lengkap. Menteri sudah menyatakan akan melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan baru, dan itu yang akan kita dalami,” kata Alex.
Ia juga mengingatkan bahwa fenomena siklon yang tidak lazim ini berpotensi berulang di tahun-tahun mendatang. Karena itu, pembaruan kebijakan kehutanan yang lebih adaptif menjadi hal mendesak. “Kita perlu regulasi yang up to date agar bencana seperti ini tidak kembali terjadi,” ucapnya.
Alex dan pimpinan Komisi IV DPR RI sebelumnya meninjau langsung lokasi terdampak di Padang, Sumatera Barat. Di banyak titik, tumpukan kayu dan lumpur menutupi jalan, permukiman, hingga daerah pesisir.
Gelombang publik menuntut kejelasan mengenai sumber kayu yang hanyut, apakah berasal dari konsesi legal atau aktivitas pembalakan liar. Temuan sementara dari lapangan, kata Alex, akan menjadi bahan penting dalam rapat bersama Kementerian Kehutanan nanti. ***
