DCNews, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan tren baru dalam penyaluran kredit hijau nasional: dominasi bank-bank besar milik negara (Himbara) kini mulai diikuti oleh bank swasta nasional dan bank pembangunan daerah (BPD) yang perlahan memperluas portofolio pembiayaan ramah lingkungan. Pergeseran ini dinilai sebagai sinyal penting bahwa ekosistem pembiayaan berkelanjutan semakin meluas di luar lingkaran pemain besar.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bank swasta dan BPD mulai “mengembangkan portofolio hijau serta produk berorientasi ESG (Environmental, Social, and Governance), meskipun skalanya masih terbatas.” Pernyataan itu disampaikan dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Menurut OJK, hingga 2024 total Kredit Usaha Berkelanjutan (KUBL) telah mencapai Rp2.074 triliun, setara 26,24 persen dari total kredit nasional. Penyaluran itu masih didominasi oleh sektor UMKM yang menyerap 69,01 persen, diikuti pembiayaan terkait keanekaragaman hayati (16,59 persen) dan kegiatan berwawasan lingkungan (3,34 persen).
OJK menilai besarnya porsi UMKM dan sektor berbasis alam menunjukkan fondasi kuat bagi transformasi pembiayaan hijau di masa depan. Sebagian besar kredit berkelanjutan, kata Dian, “masih berakar pada sektor produktif rakyat dan kegiatan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan alam,” yang menjadi peluang strategis untuk mengembangkan green lending yang lebih terarah.
Namun, peluang tersebut juga disertai tantangan. Dian menegaskan bahwa perubahan iklim kini memiliki dampak nyata terhadap sektor-sektor yang bergantung pada kondisi alam seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dari perspektif regulator, kondisi ini menciptakan dua sisi bagi sektor keuangan: potensi pertumbuhan pembiayaan hijau sekaligus peningkatan risiko.
“Risiko iklim, baik fisik maupun transisi, meningkatkan ketidakpastian terhadap kinerja sektor-sektor tersebut,” ujar Dian seraya mengingatkan kalau risiko gagal panen, gangguan rantai pasok, hingga penurunan produktivitas dapat memicu peningkatan risiko kredit—sebuah faktor yang kini terus dipantau otoritas.
Dengan tren baru yang mengikutsertakan bank swasta dan BPD, OJK menilai ekosistem pembiayaan berkelanjutan Indonesia memasuki fase perluasan yang lebih inklusif, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan green economy membutuhkan kesiapan seluruh pelaku industri perbankan. ***
