DCNews, Washington — Perselisihan selama enam pekan antara Presiden Donald Trump dan Kongres Amerika Serikat akhirnya mencapai titik akhir. DPR AS pada Rabu (12/11/2025) malam waktu setempat mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) anggaran sementara yang membuka jalan bagi berakhirnya penutupan (shutdown) pemerintahan terlama dalam sejarah modern negeri itu. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Trump akan menandatangani paket tersebut pada malam yang sama.
Shutdown yang telah melumpuhkan sebagian besar lembaga federal, menunda penerbangan, dan menahan bantuan pangan bagi jutaan warga Amerika, kini diperkirakan memerlukan waktu berhari-hari untuk kembali beroperasi penuh. Menteri Perhubungan Sean Duffy menyatakan, normalisasi layanan penerbangan di bandara utama mungkin baru dimulai dalam sepekan ke depan.
DPR menyetujui paket anggaran itu dengan hasil pemungutan suara 222 banding 209. Sebagian besar anggota Demokrat menolak karena RUU tersebut tidak mencakup tuntutan utama mereka: perpanjangan subsidi polis asuransi kesehatan dalam Affordable Care Act.
Dampak Ekonomi dan Politik
Krisis politik berkepanjangan ini telah meninggalkan luka dalam perekonomian AS. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan shutdown selama enam pekan tersebut menekan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil kuartal berjalan hingga 1,5 poin persentase. Namun, lembaga itu juga memproyeksikan sebagian besar kerugian akan pulih pada awal tahun depan setelah pegawai federal menerima gaji tertunggak mereka.
Shutdown yang bermula dari kebuntuan antara Gedung Putih dan Partai Demokrat terkait prioritas belanja kesehatan dan sosial, memperlihatkan semakin dalamnya jurang politik di Washington. Meskipun kubu moderat di kedua partai berhasil menemukan kompromi untuk menghentikan kebuntuan, kelompok progresif mengecam kesepakatan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap agenda sosial partai.
Batas Waktu Baru, Potensi Krisis Ulang
RUU anggaran ini hanya mendanai sebagian besar operasi pemerintah hingga 30 Januari 2026, meninggalkan potensi terulangnya krisis serupa awal tahun depan. Namun, beberapa program vital seperti tunjangan bantuan pangan, proyek konstruksi militer, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), dan Departemen Urusan Veteran dijamin pendanaannya hingga 30 September 2026.
RUU itu juga melarang pemecatan pegawai federal hingga 30 Januari, tuntutan yang diajukan Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia yang mewakili banyak pegawai negeri di kawasan ibu kota.
Sementara itu, kelompok progresif seperti MoveOn menyerukan agar Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mundur karena dianggap gagal memperjuangkan perpanjangan subsidi kesehatan. Namun, sumber di Senat menyebut Schumer tetap teguh menolak kesepakatan tersebut demi menjaga posisi tawar Partai Demokrat dalam negosiasi anggaran berikutnya. ***
