DCNews, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meluruskan polemik terkait perbedaan data antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pemerintah daerah (Pemda) mengenai jumlah dana daerah yang masih mengendap di perbankan. Ia menegaskan, perbedaan tersebut semata-mata disebabkan oleh perbedaan waktu pelaporan dan kesalahan input dari sejumlah bank daerah.
“Data yang berbeda itu terjadi karena waktu penerbitannya tidak sama. Dana Pemda di bank itu sangat dinamis dan bisa berubah setiap hari. Jadi ini hanya soal waktu pelaporan,” kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Tito mencontohkan, data lama sempat mencatat Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyimpan dana Rp4,1 triliun. Namun, menurut catatan Kemendagri dan Gubernur Dedi Mulyadi, jumlahnya hanya Rp2,7 triliun.
“Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Dalam sebulan saja bisa berubah signifikan,” ujarnya.
Selain faktor waktu, Tito menyebut ada kesalahan input dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) saat melaporkan data ke Bank Indonesia (BI).
“Contohnya di Banjar Baru. Kita sempat mencatat Rp5,1 triliun dana mengendap. Setelah ditelusuri, ternyata angka itu termasuk dana milik provinsi yang ikut terlapor,” ungkapnya.
Latar Belakang Polemik
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya dana pemerintah, baik pusat maupun daerah senilai Rp653,4 triliun yang masih mengendap di rekening perbankan. Dari jumlah itu, sekitar Rp254,4 triliun merupakan milik Pemda, terdiri dari Rp188,9 triliun di rekening giro, Rp8 triliun di tabungan, dan Rp57,5 triliun di simpanan berjangka.
Purbaya menekankan bahwa data tersebut bersumber dari laporan perbankan yang dikompilasi oleh BI. Ia mendesak kepala daerah mempercepat penyerapan anggaran agar dana publik tidak mengendap lama dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Respons dari Daerah
Pernyataan Menkeu memicu respons dari sejumlah kepala daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa dana Rp14,6 triliun memang masih tersimpan di bank, namun membantah anggapan bahwa dana tersebut sengaja “diparkir” untuk mendapatkan bunga.
“Itu benar, tapi bukan karena ditahan. Ini soal siklus belanja yang biasanya meningkat di akhir tahun dan adanya SiLPA,” jelasnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menepis klaim bahwa Pemprov Jabar menahan dana Rp4,1 triliun dalam bentuk deposito. Menurut Dedi, hasil pemeriksaan ke BPD Jawa Barat (BJB) menunjukkan tidak ada dana yang disimpan dalam bentuk deposito. “Saya sudah cek langsung ke BJB, tidak ada deposito seperti yang disebutkan,” tegasnya.
Namun, Purbaya kembali menegaskan bahwa data tersebut valid karena bersumber langsung dari sistem monitoring BI. Ia bahkan menilai Dedi mendapat informasi yang keliru dari bawahannya.
“Kalau dia mau periksa, silakan ke BI. Itu data dari sistem resmi BI yang dilaporkan bank-bank daerah,” kata Purbaya.
Terkait hal ini, Tito Karnavian berharap polemik semacam ini tidak berlarut, dan meminta semua pihak mengedepankan sinkronisasi data lintas lembaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. ***
