DCNews, Banjar — Dalam sebuah forum publik di Kecamatan Kertak Hanyar, Kamis (23/10/2025), anggota MPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menyerukan pentingnya disiplin terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seruan ini muncul setelah laporan tentang 130 anak mengalami keracunan makanan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
“Semua prosedur yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) harus dipenuhi agar makanan yang dibagikan benar-benar aman dan bergizi bagi anak-anak kita,” ujar Habib Aboe, sapaan anggota Komisi III DPR RI itu.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, seluruh rantai penyelenggaraan program MBG — mulai dari pengadaan bahan pangan hingga distribusi di sekolah — harus dijalankan sesuai pedoman nasional. Menurutnya, program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa tersebut hanya akan efektif bila disertai pengawasan ketat dan penerapan SOP yang konsisten.
Respons terhadap Kekhawatiran Warga
Ketika salah satu peserta sosialisasi menanyakan apakah warga boleh menolak program makan bergizi, Aboe Bakar memberikan jawaban moderat. Ia menyarankan agar orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah jika memiliki kekhawatiran mengenai kualitas makanan.
“Silakan disampaikan kepada sekolah, misalnya dengan memberi tahu bahwa anak sudah membawa bekal sendiri dari rumah,” ucapnya lagi.
Evaluasi dan Tanggung Jawab
Dalam kesempatan yang sama, Aboe Bakar menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan massal tersebut. Ia meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Harus ada koreksi dan pencarian akar masalah supaya ke depan bisa dihindari. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama,” ujarnya menegaskan.
Program Baik, Tapi Butuh Ketelitian
Habib Aboe m mengakui, program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan positif pemerintah untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak sekolah. Namun ia mengingatkan, tujuan mulia itu bisa gagal tercapai jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai prosedur.
“Program ini sangat baik, tapi pelaksanaannya harus hati-hati dan sesuai aturan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah baru,” kata Aboe Bakar.
Kasus keracunan di Banjar menjadi peringatan dini bagi pemerintah dan pelaksana program di daerah lain agar tidak mengabaikan aspek kualitas dan higienitas makanan. Dengan kepatuhan terhadap SOP, program MBG diharapkan tetap menjadi sarana pemerataan gizi tanpa mengorbankan keselamatan anak-anak penerima manfaat. ***
