DCNews,Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan Laporan Kinerja Tahun Sidang 2024-2025 dalam Rapat Paripurna Khusus yang bertepatan dengan HUT ke-80 DPR RI, Kamis (2/10/2025) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui kerja nyata parlemen, bukan sekadar prosedural.
“Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, DPR RI hanya pelaksana amanat itu. Kini saatnya kita merefleksikan sejauh mana kita telah menjalankan amanat yang dipercayakan rakyat kepada kita,” ujar Puan.
Selama setahun terakhir, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 16 Undang-Undang dan sedang membahas 10 RUU pada tahap Pembicaraan Tingkat I. Selain itu, DPR mencatat ribuan pengaduan dari publik, mayoritas terkait persoalan hukum.
Menurut Puan, DPR RI juga aktif dalam fungsi anggaran dengan menelaah efektivitas penggunaan APBN serta memberi rekomendasi kritis agar belanja negara benar-benar berdampak pada rakyat. “DPR RI mencermati efektivitas penggunaan anggaran, agar alokasi benar-benar memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Ribuan Aspirasi Rakyat
Dalam periode Oktober 2024 hingga Agustus 2025, DPR menerima 6.297 aspirasi dan pengaduan masyarakat, baik melalui surat maupun kanal daring. Mayoritas keluhan berasal dari bidang hukum, pertanahan, birokrasi, hingga persoalan koperasi dan agama.
“Semua aspirasi diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti,” jelas Puan.
Dari sisi pengawasan, DPR membentuk berbagai tim dan panitia kerja, serta menggelar ratusan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan lebih dari 560 kunjungan kerja pengawasan.
Diplomasi Parlemen dan Isu Global
Selain urusan domestik, DPR RI juga berperan dalam diplomasi parlemen. Isu yang diangkat meliputi perubahan iklim, perdagangan digital, kesehatan, keterlibatan perempuan dalam politik, hingga dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan krisis kemanusiaan di Myanmar.
“Diplomasi parlemen adalah bentuk tanggung jawab DPR RI sebagai bagian dari masyarakat internasional,” kata Puan.
Tema Laporan: Perkuat Kedaulatan Rakyat
Dengan mengusung tema “DPR RI: Pilar Demokrasi Perkuat Kedaulatan Rakyat”, Puan menegaskan bahwa laporan kinerja DPR adalah wujud pertanggungjawaban kepada publik.
“Semua upaya DPR RI membutuhkan pengawalan dari rakyat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas cucu Bung Karno itu. ***
