DCNews, Jakarta – Lonjakan kasus keracunan siswa di Bandung Barat dan sejumlah daerah lain memicu perhatian serius DPR RI. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal turun langsung melakukan pengawasan ke lapangan, menekankan pentingnya penerapan Standard Operational Procedure (SOP) di dapur pelaksana Sekolah Pemberi Program Gizi (SPPG) agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tercoreng.
“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujar Cucun dalam keterangannya, Jumat (26/9/2025).
Menurut politisi PKB itu, DPR ingin memastikan seluruh tahapan—mulai dari penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi—benar-benar sesuai standar keamanan pangan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan setiap dapur SPPG wajib dilengkapi alat uji pangan serta melakukan tes organoleptik, baik di dapur maupun di sekolah, sebelum makanan diberikan kepada siswa.
Selain soal teknis, Cucun menilai penguatan regulasi mutlak dilakukan. DPR mendorong agar program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) sehingga BGN dapat bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, hingga Kementerian Keuangan.
“Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. Penanganan harus menjadi tanggung jawab nasional,” tegasnya.
DPR juga merekomendasikan pembentukan forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan SPPG sebagai wadah pengawasan bersama. Langkah ini diharapkan memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan program MBG.
Di akhir kunjungan, Cucun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, sekolah, dan pihak lain yang cepat melakukan tanggap darurat saat insiden terjadi. “Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita,” pungkasnya. ***
