DCNews, Jakarta — Pemerintah berencana meluncurkan kebijakan baru untuk menarik kembali dolar Amerika Serikat (AS) milik warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini tersimpan di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, strategi ini akan berbasis pasar dengan memberikan insentif agar pemilik modal lebih memilih menyimpan dolar mereka di perbankan domestik.
“Ini betul-betul market-based, bukan memaksa. Akan ada insentif sehingga orang Indonesia lebih suka naruh uang dolar di sini dibanding di luar. Jadi mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya ke luar,” ujar Purbaya usai rapat koordinasi di Jakarta, sebagaimana dikutip DCNewa, Sabtu (20/9/2025).
Menurutnya, langkah itu penting untuk memperkuat cadangan devisa sekaligus meningkatkan suplai dolar di perbankan nasional. Pasokan dolar yang lebih besar di dalam negeri akan mendukung pembiayaan proyek strategis, termasuk hilirisasi industri.
“Kalau kita bisa jaga supaya dolar tetap di sini, cadangan devisa akan lebih besar dan perbankan punya suplai dolar lebih banyak. Itu menguntungkan industri keuangan dan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis,” jelasnya.
Rencana Diluncurkan Sebulan ke Depan
Purbaya mengungkapkan, kebijakan ini masih dalam tahap pematangan namun ditargetkan bisa diluncurkan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan. Ia menambahkan, meski kondisi pasokan dolar saat ini relatif membaik, pemerintah masih mencatat adanya aliran dana keluar secara rutin.
Dengan kombinasi insentif yang tepat, prospek pertumbuhan ekonomi positif, serta stabilitas nilai tukar rupiah, Purbaya optimistis investor domestik maupun asing akan semakin tertarik menempatkan dana di Indonesia.
“Selama prospek pertumbuhan ekonomi kita bagus, yield menarik, dan ada potensi penguatan rupiah, investor akan masuk. Stabilitas itu yang penting kita jaga,” tegasnya.
Defisit APBN 2026 dan Subsidi Listrik
Selain isu devisa, Purbaya juga menyinggung soal proyeksi defisit APBN 2026 yang naik seiring meningkatnya transfer dana ke pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan itu diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Nggak ada gunanya kita hemat uang tapi keributan di mana-mana. Kita keluarin uang supaya daerah bisa bangun, ekonomi stabil, dan return-nya besar ke depan,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut dia, juga sedang merumuskan strategi untuk menekan beban subsidi listrik tanpa menaikkan tarif bagi masyarakat. Salah satu opsi adalah mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). ***
