DCNews, Jakarta — Kekhawatiran baru mencuat terkait tata kelola pangan nasional setelah Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyuarakan keprihatinannya atas temuan beras turun mutu di gudang Perum Bulog Surabaya. Firman menilai lambannya distribusi dan berbelitnya birokrasi telah menyebabkan puluhan ribu ton beras impor kehilangan kualitas, merugikan negara sekaligus masyarakat.
Dalam laporan yang diterimanya dari Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Firman mengungkapkan bahwa stok beras impor yang mencapai lebih dari 101 ribu ton telah disimpan selama 12 hingga 15 bulan. Dari jumlah itu, sekitar 26 ribu ton beras asal Vietnam mulai menguning dan kehilangan mutu, sementara beras dari Thailand relatif masih baik.
“Ini baru pertama kali sepanjang sejarah bisa terjadi. Bulog tidak bisa disalahkan karena mereka hanya pelaksana. Tanpa perintah pemerintah maupun Bapanas, Bulog tidak berani mendistribusikan,” kata Firman dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/9/2025).
Menurut politikus senior Partai Golkar itu, persoalan yang dihadapi Bulog tidak hanya sekadar masalah teknis distribusi, tetapi menyangkut tata kelola pangan nasional. Penumpukan stok di gudang hingga kualitasnya menurun, kata dia, berujung pada kerugian negara dan merugikan masyarakat melalui harga pangan yang tidak stabil.
Firman juga memperingatkan bahwa kondisi ini bisa melemahkan Bulog secara kelembagaan. “Kalau tidak segera ada langkah penyelamatan, Bulog bisa semakin lemah,” ujarnya.
Apresiasi pada Presiden Prabowo
Meski mengkritisi situasi terkini, Firman menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen mengembalikan peran Bulog sebagai lembaga strategis pangan, serupa dengan fungsinya di masa Orde Baru.
“Konsep Presiden sangat tepat. Bulog harus difungsikan kembali sebagai buffer stock dan penyangga harga pangan. Kalau perlu diperkuat setara dengan Menteri Pangan, sehingga keputusan bisa lebih cepat dan terarah,” tegas Firman, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.
Ia menilai transformasi Bulog mendesak untuk menuntaskan persoalan klasik, mulai dari biaya produksi tinggi, keterbatasan fasilitas penyimpanan, hingga risiko turunnya kualitas selama distribusi. Semua masalah itu, ujarnya, berdampak langsung pada harga pasar dan kesejahteraan masyarakat.
Desakan Percepatan Transformasi
Dalam pandangannya, penguatan kelembagaan Bulog tidak boleh terbatas pada aspek distribusi semata. Lembaga itu, kata Firman, harus kembali pada fungsi strategis sebagai pengendali cadangan pangan nasional sekaligus penyangga harga yang melindungi petani maupun konsumen.
“Kalau Bulog dibiarkan lemah, maka yang rugi bukan hanya lembaga, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu transformasi Bulog harus segera dipercepat, bukan ditunda-tunda lagi,” tandas legislator asal Jawa Tengah III itu. ***
