DCNews, Sana’a — Kelompok Houthi di Yaman bersumpah akan meningkatkan serangan terhadap Israel dan sekutunya setelah serangan udara di ibu kota Sana’a menewaskan Perdana Menteri Ahmed Ghalib Al-Rahwi bersama sejumlah anggota kabinetnya. Insiden itu menjadi salah satu pukulan paling serius terhadap pemerintahan pemberontak yang didukung Iran sejak mereka menguasai Sana’a pada 2014.
“Kami tidak akan mundur. Kami akan tetap menjadi duri bagi semua Zionis, termasuk Amerika, Israel, Inggris, dan Zionis Arab,” tegas Mohammed Muftah, pengkhotbah garis keras yang ditunjuk sebagai perdana menteri sementara, dalam sebuah pesan video yang dirilis Senin (1/9/2025) waktu setempat, menjelang pemakaman para pejabat yang terbunuh.
Menurut media Houthi, Al-Rahwi dan belasan pejabat tinggi lainnya tewas saat memimpin rapat kabinet pada Kamis lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, menyebutnya sebagai “serangan mematikan” terhadap kepemimpinan senior Houthi. Ia juga memperingatkan bahwa operasi penargetan akan berlanjut.
Serangan ini menambah ketegangan di kawasan, di mana Houthi selama setahun terakhir memperluas aksi militernya di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal yang dikaitkan dengan Israel. Mereka juga meluncurkan rudal dan drone ke arah Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas.
Abdul-Malik Al-Houthi, pemimpin tertinggi kelompok tersebut, dalam pidato televisi menegaskan bahwa perlawanan terhadap Israel dilakukan “atas nama seluruh bangsa Arab dan umat Muslim.” Pernyataannya meneguhkan posisi Houthi dalam jaringan “poros perlawanan” Iran, bersama Hezbollah di Lebanon dan kelompok militan lain di kawasan.
Sementara itu, perusahaan keamanan maritim Ambrey melaporkan adanya ledakan di sebuah kapal tanker berbendera Liberia di Laut Merah, yang diduga terkait serangan Houthi. Kapal tersebut tetap melanjutkan pelayarannya.
Di sisi lain, PBB menyatakan prihatin setelah 11 pegawainya di Sana’a dan pelabuhan Hodeida ditangkap Houthi pascaserangan Israel. Utusan Khusus PBB Hans Grunberg mengatakan, penahanan itu menambah daftar panjang staf PBB yang ditahan kelompok tersebut sejak 2021. ***
