DCNews, Jakarta — Kericuhan kembali mewarnai aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang berlarian hingga ke Jalan Pejompongan Raya. Sisa batu berserakan di jalan, sementara arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto menuju Pejompongan ditutup total.
Tidak hanya jalur darat, transportasi massal berbasis rel juga lumpuh. Sejak sore, commuter line berhenti beroperasi di sekitar Stasiun Palmerah dan Tanah Abang, meninggalkan ribuan penumpang tanpa kepastian.
Bagi sebagian warga, peristiwa ini lebih dari sekadar catatan politik jalanan—ia berdampak langsung pada dapur rumah tangga. Konsultan Keuangan Asep Dahlan menilai setiap gangguan mobilitas publik memiliki konsekuensi finansial yang nyata.
“Setiap kali transportasi massal berhenti, ada ongkos sosial-ekonomi yang harus dibayar masyarakat. Buruh harian kehilangan pendapatan, pedagang kecil kehilangan omzet, dan pekerja kantoran terjebak biaya tambahan transportasi,” ujar Asep Dahlan dalam wawancara dengan DCNews.
Menurut pendiri Dahlan Consultant itu, risiko terbesar justru ditanggung kelompok menengah ke bawah yang mengandalkan pendapatan harian dan transportasi publik murah. Jika situasi ini berlarut, tekanan keuangan mereka makin berat, yang ujungnya bisa meningkatkan ketergantungan pada utang konsumtif seperti pinjaman online.
“Stabilitas politik memang di luar kendali individu, tapi kesiapan finansial ada di tangan masing-masing. Dengan disiplin mengelola keuangan, masyarakat bisa lebih tahan menghadapi guncangan seperti ini,” tutup Asep Dahlan. ***
