DCNews, Jakarta – Demokrasi Indonesia terancam kehilangan arah jika terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Peringatan ini disampaikan Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, dalam diskusi bertema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/8/2025).
Maman menegaskan, Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyebut “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi” harus dihidupkan melalui semangat musyawarah dan keseimbangan antara hak serta kewajiban warga negara.
“Demokrasi memang bukan sistem terbaik, tetapi saat ini adalah cara paling tepat untuk mengelola pembagian kekuasaan,” ujarnya. Ia mengingatkan, demokrasi tanpa pijakan nilai luhur bisa tergelincir menjadi tirani.
Nilai-nilai Pancasila—dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial—menurutnya, harus menjadi rambu utama. Ia menilai, kekuatan sosial Indonesia terletak pada gotong royong dan kebersamaan lintas perbedaan politik, yang kini kembali dihidupkan Presiden Prabowo Subianto melalui semangat musyawarah mufakat.
Maman juga menyoroti ancaman terhadap kualitas demokrasi, seperti rendahnya literasi digital yang membuat hoaks mudah dipercaya. Ia mendorong pendidikan politik berkelanjutan, kaderisasi sehat, transparansi pendanaan politik, penguatan kebebasan sipil, dan peran aktif media.
“Tanggung jawab demokrasi bukan hanya di MPR, tapi di semua komponen bangsa, termasuk perguruan tinggi dan media sebagai pilar keempat demokrasi,” tegasnya. ***
