DCNews, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam merespons gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), yang terus meningkat di berbagai sektor industri sepanjang 2025. Angka PHK yang terus bertambah, menurut Arzeti adalah kenyataan pahit yang harus segera ditangani.
“Fenomena ini tak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga menyentuh kehidupan jutaan keluarga. Jadi, pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan bergerak cepat,” ujar Arzeti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 42.385 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2025. Jumlah itu meningkat 32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Melanjutkan pernyataannya, dikatakan Arzeti, kalau lonjakan angka PHK tersebut tidak bisa dianggap remeh dan perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah. Ia pun mendorong adanya intervensi nyata yang mampu menahan laju PHK dan menjaga keberlangsungan lapangan kerja di tengah tekanan ekonomi.
“Dengan langkah yang tepat, saya yakin badai PHK ini bisa diredam. Pemerintah harus segera turun tangan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Usulan Insentif dan Stimulus
Untuk menekan angka PHK, Arzeti mendorong pemerintah memberikan insentif bagi sektor padat karya, seperti keringanan pajak dan subsidi produktivitas. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengembangan sektor-sektor potensial seperti teknologi, pariwisata, dan ekonomi digital guna menciptakan lapangan kerja baru.
“Stimulus ekonomi yang lebih agresif diperlukan. Pemerintah bisa meningkatkan belanja di sektor strategis seperti infrastruktur dan pengembangan UMKM. Dengan begitu, akan terbuka peluang kerja baru bagi para korban PHK,” kata dia.
Soroti Peran Satgas PHK
Arzeti juga menyoroti efektivitas Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dibentuk pemerintah. Ia berharap Satgas tidak hanya bersikap reaktif terhadap kasus-kasus PHK yang telah terjadi, melainkan mampu memetakan risiko dan mencegah PHK massal di sektor-sektor yang rentan.
“Satgas PHK harus lebih aktif dan responsif. Mereka perlu mengidentifikasi potensi krisis ketenagakerjaan sejak dini dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar tetap mampu mempertahankan pekerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arzeti menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan PHK secara menyeluruh.
“Pemerintah memang harus menjadi motor penggerak, tapi dunia usaha dan masyarakat juga harus terlibat aktif. Kita harus segera ambil langkah agar tidak terjebak dalam lingkaran pengangguran yang berkepanjangan,” pungkasnya. ***
