DCNews, Jakarta — Pemerintah mempercepat integrasi dan digitalisasi data perumahan nasional untuk mendorong realisasi target ambisius Program 3 Juta Rumah. Dalam pertemuan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Selasa (24/6/2025), disepakati sinergi penyediaan data backlog perumahan, validasi kepemilikan rumah, hingga intervensi berbasis data presisi.
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa data backlog perumahan menjadi kunci untuk mengakselerasi pembangunan rumah dari rata-rata 140 ribu unit menjadi 2 juta unit per tahun.
“Program 3 Juta Rumah akan dijalankan dengan tiga skema utama: renovasi 2 juta rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pengadaan 1 juta rumah vertikal melalui pembiayaan Danantara, dan prioritas permukiman pesisir bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Fahri.
Ia menambahkan, Koperasi Merah Putih juga akan dilibatkan untuk memastikan material bangunan memenuhi standar SDGs seperti sanitasi layak, struktur bangunan kokoh, hingga pencahayaan dan ventilasi yang memadai. “Kolaborasi ini tidak hanya soal rumah, tapi juga soal pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Namun, Fahri mengakui tantangan utama adalah perbedaan data kepemilikan rumah antara DTSEN, Regsosek, dan DTKE yang semuanya merujuk ke BPS. Sebagai contoh, data Susenas mencatat backlog 9,9 juta rumah tangga, sementara DTSEN menunjukkan angka 15 juta karena menghitung berdasarkan keluarga yang tinggal di rumah tidak layak.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan bahwa BPS siap membantu menyediakan data desil perumahan dengan metode perangkingan, namun meminta Kementerian PKP terlebih dahulu menyerahkan data FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sejak 2020 hingga 2025 untuk integrasi dan validasi.
“Digitalisasi hanya bisa dilakukan bila semua data disatukan. Tanpa itu, intervensi pemerintah bisa tidak tepat sasaran,” ujar Sonny.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi pijakan baru untuk menjawab kebutuhan perumahan rakyat secara lebih terukur dan berkelanjutan. ***
