DCNews, Jakarta — Pemerintah menegaskan tidak ada pengorbanan terhadap pembangunan rumah tapak dalam upaya menyediakan perumahan rakyat, tetapi menyesuaikan strategi berdasarkan tantangan kota besar yang memiliki harga tanah sangat tinggi. Solusinya: hunian vertikal yang disubsidi negara.
“Nggak ada (mengorbankan rumah tapak). Salah, keliru. Tapi di kota‑kota besar, tanah mahal, rumah tapak pasti mahal. Pemerintah harus mensubsidi rumah vertikal supaya orang hidupnya vertikal, lebih murah karena tanah sedikit, dan juga karena disubsidi,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Fahri Hamzah kepada wartawan usai menghadiri dan membuka International Conference on Infrastructure (ICI) yang bertajuk Suistanable Infrastructure for The Future: Innovation and Collaboration di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Strategi ini, menurut Fahri, merupakan bagian dari target besar pemerintah dalam program penyediaan tiga juta rumah: satu juta di desa, satu juta di kota, dan satu juta di kawasan pesisir. Dari target tersebut, dua juta rumah dialokasikan untuk renovasi rumah tidak layak huni, terutama di wilayah perdesaan.
Karena, lanjut dia, sekitar 20 juta rumah di Indonesia dinilai tidak layak huni berdasarkan indikator Sustainable Development Goals (SDGs), undang-undang, dan standar nasional. Faktor ketidaklayakan termasuk sanitasi buruk, ventilasi yang tidak memadai, serta struktur bangunan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
“Kota-kota masa depan harus ditransformasikan. Rumah vertikal jadi solusi atas tanah mahal di kota, kawasan kumuh di pinggir sungai atau pantai. Pemerintah akan siapkan tanah dan subsidi supaya orang pindah dari zona rawan ke hunian yang lebih layak,” tegas Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu..
Ia mengatakan, program rumah vertikal ini tidak hanya bertujuan mengatasi backlog perumahan, tetapi juga menyelesaikan kompleksitas tata ruang kota, kawasan kumuh, dan kerentanan bencana.
“Kita berharap kebijakan terintegrasi ini mampu membawa transformasi besar dalam wajah kota-kota Indonesia di masa depan,” demikian Wamen PKP Fahri Hamzah.
International Conference on Infrastructure (ICI) yang bertajuk Suistanable Infrastructure for The Future: Innovation and Collaboration di Jakarta. ICI adalah sebuah forum konferensi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pada sektor infrastruktur termasuk perumahan dan perbankan internasional.
Forum ini juga menjadi ruang strategis untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra internasional dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. ***
