DCNews, Guangzhou — Pemerintah China memperluas kampanye tekanan terhadap Taiwan dengan menawarkan hadiah uang tunai kepada siapa pun yang berhasil menangkap para ahli siber yang bekerja di bawah Kementerian Pertahanan Taiwan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Beijing untuk mendiskreditkan pemerintahan Presiden Lai Ching-te yang dianggap pro-kemerdekaan.
Kepolisian di Kota Guangzhou, sebagaimana dikutip DCNews, Sabtu (7/6/2025) mengeluarkan daftar buronan yang terdiri atas 20 anggota Komando Informasi, Komunikasi, dan Kekuatan Elektronik Taiwan—unit keamanan siber militer negara kepulauan tersebut. Setiap informasi yang mengarah pada penangkapan mereka akan diberi imbalan 10.000 yuan atau setara US$1.400 (sekitar Rp2,28 juta).
Menurut otoritas China, para buronan tersebut bertanggung jawab atas “ribuan serangan siber berskala besar” yang menargetkan institusi pemerintah serta perusahaan di wilayah China daratan, Hong Kong, dan Makau. Beijing menuding Taiwan melakukan aksi ofensif digital sebagai bagian dari operasi keamanan negara yang memusuhi China.
Namun, militer Taiwan membantah keras tuduhan tersebut. “Misi kami adalah mempertahankan keamanan siber nasional dan memastikan perlindungan terhadap sistem informasi pertahanan,” ujar Komando Keamanan Siber Taiwan dalam pernyataan resminya.
Para analis menilai bahwa tawaran hadiah ini lebih bersifat simbolis daripada realistis. China tidak memiliki yurisdiksi hukum atas Taiwan, dan sangat kecil kemungkinan anggota militer Taiwan—terutama dari unit keamanan—akan menginjakkan kaki di wilayah Tiongkok.
Meski begitu, kebijakan terbaru ini mencerminkan upaya berkelanjutan Beijing untuk melemahkan posisi Presiden Lai Ching-te, yang dilantik bulan lalu dan melanjutkan garis politik pendahulunya, Tsai Ing-wen, yang menolak mengakui Taiwan sebagai bagian dari China.
Sejak kemenangan Lai dalam pemilu Januari 2024, Beijing telah mengintensifkan tekanan dengan menggelar latihan militer berskala besar di sekitar Selat Taiwan, menjatuhkan sanksi terhadap tokoh politik Taiwan, dan menerbitkan undang-undang baru untuk menghukum tindakan yang dianggap “separatis.”
Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai bentuk respons keras China terhadap semakin menguatnya identitas nasional Taiwan dan meningkatnya dukungan publik terhadap status quo yang berdaulat.
Komando Keamanan Siber Taiwan sendiri dibentuk pada 2017 sebagai respons atas meningkatnya frekuensi serangan digital yang diyakini berasal dari China. Pemerintah Taiwan kerap menuding Beijing melakukan kampanye spionase digital dan manipulasi informasi terhadap sistem-sistem vital negara.
Pada September 2024, China juga menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara terhadap Yang Chih-yuan, seorang aktivis Taiwan yang tinggal di Tiongkok, dengan dakwaan separatisme. Sejak kasus tersebut, pemerintah Taiwan memperingatkan warganya agar berhati-hati dalam melakukan perjalanan lintas selat.
Ketegangan yang Terus Meningkat
Penawaran hadiah ini menandai eskalasi baru dalam konflik lintas selat yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Sementara komunitas internasional sebagian besar masih mempertahankan pendekatan “satu China”, realitas geopolitik menunjukkan semakin kompleksnya hubungan antara Beijing dan Taipei di tengah rivalitas teknologi dan militer yang kian menajam. ***
