DCNews, Jakarta — Pemerintah Indonesia menargetkan penyediaan tiga juta unit rumah layak huni setiap tahun, dengan fokus utama pada renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah menyebut program ini merupakan gabungan antara pembangunan baru dan renovasi rumah, dengan target awal merehabilitasi sekitar 260 ribu unit atau 10 persen dari total RTLH nasional.
“Manuver kami tahun ini tidak terlalu besar, namun ada peluang penyesuaian anggaran. Pemerintah saya dengar tengah mempertimbangkan peningkatan target renovasi rumah,” kata Fahri kepada awak media di Taman Sriwedari, Cibubur, Minggu kemarin (1/6/2025).
Renovasi dilakukan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan total anggaran Rp 850 miliar pada 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk merenovasi 38.504 rumah, dengan rata-rata bantuan sebesar Rp 22 juta per unit. Sebagian besar dana ini—sekitar Rp 17,5 juta per rumah—digunakan untuk pembelian komponen konstruksi.
Fahri mengusulkan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai pusat distribusi bahan bangunan, guna menekan biaya konstruksi. Ia optimistis skema koperasi akan memangkas rantai distribusi dan menurunkan biaya renovasi atap rumah tipe 40 menjadi hanya Rp 1,5 juta.
“Kami ingin meniadakan rumah bocor di seluruh Indonesia. BUMN harus mulai memetakan permintaan komponen seperti semen, baja, dan material lainnya secara nasional,” ujarnya.
Pembangunan Rumah Skala Besar, Dimulai Tahun Depan
Sementara itu, penganggaran untuk tahun ini masih mengikuti skema yang disusun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, pembangunan rumah dalam skala besar baru akan dimulai tahun depan, ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rancangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai berlaku, demikian Wamen PKP Fahri Hamzah. ***
