DCNews, Bandung — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), tengah menghadapi gelombang krisis keuangan akar rumput akibat maraknya praktik pinjaman online atau pinjol ilegal, rentenir berkedok koperasi, hingga perjudian digital (pinjol). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinan mendalam atas fenomena yang menurutnya “menyentuh hingga ke lapisan sosial paling rentan.”
Dalam pernyataan resmi yang dikutip DCNews, Sabtu (24/5/2025) Kang Dedi, eks Walikota Purwakarta itu menyebut Jawa Barat kini menempati peringkat pertama secara nasional dalam jumlah kasus pinjol, bank gelap, serta aktivitas lembaga keuangan ilegal lainnya—termasuk judol dan bank emok.
“Di setiap RT ada kelompok ibu-ibu, 10 sampai 15 orang, yang mengelola pinjaman bergulir dengan sistem koperasi. Tapi praktiknya lebih mirip rentenir,” kata Dedi seraya mencontohkan kasus di Tasikmalaya, di mana seorang ibu terpaksa kehilangan tabung gas 3 kilogram miliknya karena gagal melunasi pinjaman.
Menurut Dedi, pola penyamaran para rentenir semakin canggih: mereka beroperasi dengan dalih koperasi simpan pinjam (kosipa), padahal tak memiliki izin resmi dan menetapkan bunga pinjaman hingga 10 persen. “Mereka tidak membayar pajak, namun beroperasi terang-terangan. Ini pidana,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi, lanjut Dedi, tengah menyusun strategi menyeluruh untuk memberantas praktik pinjaman ilegal, termasuk dengan memperluas akses keuangan legal di pedesaan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
“Saya tahu persis bagaimana masyarakat hidup. Rentenir ini menyusup hingga ke tangan-tangan yang setiap hari nyangkul tanah. Mereka terjerat kemiskinan yang tidak pernah berakhir,” ujar Dedi.
Upaya jangka panjang yang didorong Pemprov termasuk memperkuat inklusi keuangan, mendorong kehadiran lembaga pembiayaan resmi, serta edukasi publik agar masyarakat tidak terjebak dalam utang berbunga tinggi yang justru memperparah kesulitan ekonomi. ***
