DCNews, Jakarta — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang membayangi sektor manufaktur nasional mendapat sorotan dari DPR. Di tengah kekhawatiran melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka pengangguran, pemerintah didesak segera mengambil langkah cepat untuk meredam dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah memperluas program padat karya sebagai solusi jangka pendek guna menyerap tenaga kerja yang terdampak gelombang PHK. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak sekaligus memberikan sumber penghasilan bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Ancaman ini tidak bisa diabaikan karena menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan konkret. Memperbanyak program padat karya bisa menjadi salah satu solusi taktis untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah agar tetap berjalan,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).
Asep menilai gelombang PHK yang terjadi di sektor manufaktur tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarganya, tetapi juga berpotensi menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu persoalan sosial yang lebih luas.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperluas cakupan program padat karya di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara cepat. Program tersebut, menurutnya, dapat diarahkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
Namun, Asep menegaskan program padat karya tidak boleh berhenti sebagai bantuan sementara semata. Pemerintah perlu memastikan adanya kesinambungan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja agar para korban PHK memiliki peluang lebih besar untuk kembali masuk ke dunia kerja.
Ia meminta proyek-proyek padat karya diintegrasikan dengan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Selain memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), pemerintah juga didorong menggandeng lembaga pelatihan swasta guna memperluas akses pengembangan kompetensi bagi masyarakat.
“Pemerintah perlu memperbanyak program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk melibatkan lembaga pelatihan kerja swasta di samping Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat itu mengusulkan agar pelatihan bagi pekerja terdampak PHK juga dilengkapi dengan peningkatan kemampuan bahasa asing. Menurutnya, keterampilan tersebut dapat membuka peluang kerja yang lebih luas, termasuk di pasar tenaga kerja internasional.
“Diharapkan terdapat kurikulum pelatihan peningkatan kemampuan bahasa asing, sehingga dari hasil pelatihan masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri melalui prosedur yang sah,” kata Asep.
Asep juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor industri untuk mencari jalan keluar yang mampu menjaga keberlangsungan perusahaan tanpa mengorbankan hak-hak pekerja.
Ia menegaskan negara harus hadir di tengah ancaman PHK yang meluas agar dampaknya tidak berkembang menjadi krisis sosial baru, seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
“Jangan sampai gelombang PHK semakin meluas dan menimbulkan persoalan sosial baru seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak,” pungkasnya. ***
