DCNews, Moskwa — Pemerintah Rusia kembali membuka penawaran obligasi pemerintah berdenominasi yuan China di tengah tekanan fiskal akibat meningkatnya belanja militer dan melemahnya pendapatan energi. Langkah ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, yang semakin menegaskan eratnya hubungan ekonomi kedua negara.
Kementerian Keuangan Rusia pada Kamis mengumumkan mulai menerima penawaran untuk penerbitan kedua obligasi pemerintah dalam denominasi yuan atau dikenal sebagai OFZ yuan. Obligasi tenor 10 tahun tersebut menawarkan kupon maksimal 8 persen, dengan proses penawaran dibuka hingga pukul 15.00 waktu Moskwa.
Penerbitan surat utang dalam mata uang China itu menjadi bagian dari strategi Rusia untuk memperluas sumber pembiayaan di tengah sanksi ekonomi Barat yang diberlakukan sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Tahun lalu, Rusia telah lebih dulu menerbitkan obligasi yuan senilai total 20 miliar yuan atau sekitar US$2,9 miliar dalam dua tahap.
Pemerintah Rusia menghadapi tekanan anggaran yang semakin besar akibat tingginya pengeluaran militer serta penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas. Meski Kremlin menargetkan defisit fiskal sebesar 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini, realisasinya telah melebar menjadi sekitar 2,5 persen hanya dalam empat bulan pertama 2026.
China kini menjadi mitra ekonomi utama Rusia setelah banyak negara Barat memutus hubungan perdagangan dan keuangan dengan Moskwa. Hubungan erat tersebut kembali terlihat dalam pembicaraan antara Putin dan Xi Jinping pekan lalu di Beijing yang menekankan penguatan kerja sama energi, perdagangan, dan sistem pembayaran lintas negara.
Kementerian Keuangan Rusia menyatakan investor nantinya dapat melakukan pembelian obligasi dan menerima pembayaran kupon baik dalam yuan maupun rubel, sesuai pilihan masing-masing.
Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov sebelumnya menjelaskan bahwa penerbitan obligasi yuan bertujuan membangun kurva imbal hasil acuan dalam mata uang China. Langkah itu diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan Rusia memperoleh akses pendanaan alternatif di luar sistem keuangan berbasis dolar AS.
Rusia sebenarnya telah mempertimbangkan penerbitan obligasi yuan bahkan sebelum perang Ukraina pecah. Namun, kebijakan tersebut semakin dipercepat setelah sanksi Barat membatasi akses Rusia terhadap pasar keuangan global.
Di sisi lain, dua obligasi pemerintah Rusia berdenominasi dolar AS dengan nilai total sekitar US$3 miliar dijadwalkan jatuh tempo pada 27 Mei mendatang, menambah tekanan kebutuhan pembiayaan pemerintah dalam jangka pendek. ***
