DCNews, Bantul — Di tengah derasnya arus digitalisasi layanan keuangan dan maraknya fenomena “beli sekarang, bayar nanti”, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pentingnya membangun literasi keuangan yang berpijak pada nilai budaya dan kesadaran moral. Menurut Sultan, kemudahan akses finansial tidak boleh membuat masyarakat terjebak dalam perilaku konsumtif dan ketergantungan utang.
Pesan itu disampaikan Sultan saat membuka Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Jumat (22/5/2026). Dalam pidatonya, Sultan menegaskan bahwa kemajuan teknologi finansial harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.
“Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah akses itu membuat manusia semakin berdaya, atau justru semakin mudah diarahkan oleh hasrat konsumsi, algoritma, dan utang yang datang dengan wajah kemudahan?” ujar Sultan.
Sultan menilai falsafah Jawa “Gemi, Nastiti, Ngati-ati” masih sangat relevan menjadi fondasi literasi keuangan modern. Nilai “Gemi”, kata dia, bukan sekadar hidup hemat, melainkan kemampuan menahan konsumsi demi kepentingan jangka panjang, terutama di tengah maraknya pola belanja impulsif dan layanan paylater.
“Kebebasan finansial bukan soal kemampuan membeli, melainkan kemampuan menahan,” katanya.
Sementara itu, nilai “Nastiti” dimaknai sebagai kecermatan dalam mengambil keputusan keuangan. Sultan mengutip data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari OJK dan BPS yang menunjukkan indeks literasi keuangan nasional berada di angka 66,46 persen, masih tertinggal dibanding tingkat inklusi keuangan sebesar 80,51 persen.
Menurut Sultan, selisih tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan, namun belum memahami risiko dan konsekuensinya secara menyeluruh.
Adapun nilai “Ngati-ati”, lanjut Sultan, menjadi semakin penting di tengah tingginya penggunaan pinjaman online. Ia menyebut outstanding pinjaman online nasional per Maret 2026 mencapai Rp101,03 triliun dengan lebih dari 26 juta peminjam aktif.
“Fenomena ‘makan utang’ membuktikan bahwa kemudahan akses tanpa literasi justru mempercepat kesulitan,” ungkapnya.
Pemerintah DIY, kata Sultan, terus memperkuat berbagai program literasi dan inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), reformasi kalurahan, penguatan ekosistem anti rentenir dan pinjaman online predator, hingga pengembangan platform SiBakul Jogja yang terhubung dengan pembiayaan formal.
Ia menegaskan, arah pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan transaksi, tetapi juga menciptakan ekosistem pemberdayaan masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.
Jogja Financial Festival 2026 berlangsung pada 22–23 Mei 2026 di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dengan agenda yang berfokus pada penguatan literasi keuangan, inklusi digital, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. ***
