DCNews, Jakarta — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi global dinilai tidak cukup diatasi hanya dengan intervensi moneter. Di tengah meningkatnya permintaan dolar AS dan memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, pemerintah serta otoritas ekonomi diminta menjaga kepercayaan pasar melalui komunikasi yang konsisten dan kebijakan yang selaras.
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai stabilitas rupiah saat ini sangat dipengaruhi oleh persepsi pelaku pasar terhadap arah kebijakan pemerintah. Menurut dia, pasar keuangan modern bergerak cepat dan sangat sensitif terhadap ekspektasi ekonomi ke depan.
Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), Kholid mengatakan otoritas ekonomi harus memperkuat manajemen ekspektasi publik untuk meredam kekhawatiran pasar.
“Perlu ada strategic management terhadap ekspektasi. Jadi bukan hanya kebijakan teknis moneter, tetapi bagaimana ekspektasi itu dikelola secara kuat dan konsisten,” ujar Kholid.
Politikus Fraksi PKS itu menjelaskan, pola pengambilan keputusan investor global kini tidak lagi semata-mata bertumpu pada data ekonomi masa lalu. Investor, menurut dia, lebih fokus menghitung potensi risiko di masa depan sebelum menentukan langkah investasi.
Ia mengutip konsep rational expectation yang diperkenalkan ekonom Robert Lucas untuk menggambarkan perilaku pasar saat ini. Dalam teori tersebut, pelaku pasar akan membentuk harga aset berdasarkan proyeksi risiko dan arah kebijakan ke depan, bukan hanya kondisi ekonomi terkini.
“Pelaku pasar, investor, hedge fund, hingga industri saat ini melakukan pricing berdasarkan risiko masa depan. Risiko-risiko itu sudah dihitung dan diproyeksikan ke kondisi hari ini,” kata Kholid.
Menurut dia, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga memastikan pasar tidak melihat kondisi ekonomi Indonesia mengarah pada krisis seperti 1998. Trauma terhadap krisis moneter masa lalu, kata dia, masih memengaruhi persepsi publik maupun investor.
Karena itu, ia meminta koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan diperkuat agar menghasilkan pesan yang seragam kepada pasar.
“Pesannya harus loud and clear dan konsisten. Ketika otoritas moneter, otoritas jasa keuangan, dan pemerintah kompak serta diikuti kebijakan yang konsisten, maka itu memberi sinyal bahwa kondisi hari ini berbeda dengan 1998,” ujar Kholid. ***
