DCNews, Tanjungpinang — Pertumbuhan layanan teknologi finansial (fintech) di Provinsi Kepulauan Riau terus melesat dan semakin akrab digunakan dalam aktivitas harian masyarakat. Namun di balik lonjakan penggunaan pinjaman daring itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti masih rendahnya tingkat literasi keuangan warga yang memicu tingginya angka pengaduan terkait fintech dan pinjaman online.
Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan pinjaman digital, sekaligus bertambahnya laporan persoalan kredit, penagihan, hingga permintaan restrukturisasi utang ke OJK Kepulauan Riau.
Kepala OJK Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengatakan secara nasional pinjaman daring hingga Maret 2026 tumbuh 26,25 persen secara tahunan (year on year/yoy). Nilai outstanding pembiayaan fintech lending tercatat mencapai Rp101 triliun dengan rasio kredit bermasalah sebesar 4,52 persen.
Sementara itu, pertumbuhan pinjaman daring di Kepulauan Riau tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Outstanding pembiayaan pinjaman online di daerah tersebut tumbuh 45,86 persen secara tahunan.
“Outstanding pembiayaan di Kepri terakhir mencapai Rp13,24 triliun. Ini menunjukkan akses keuangan masyarakat semakin familiar dengan pinjaman daring,” kata Sinar di Tanjungpinang, Minggu (17/5/2026).
Meski demikian, peningkatan akses keuangan digital dinilai belum diimbangi pemahaman masyarakat terkait risiko dan tata kelola pinjaman online. Kondisi itu tercermin dari tingginya jumlah pengaduan yang diterima OJK Kepri sepanjang awal tahun ini.
Data OJK menunjukkan pengaduan terkait pinjaman daring menjadi yang tertinggi dibanding sektor jasa keuangan lainnya. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, OJK Kepri menerima 182 pengaduan terkait fintech lending. Jumlah tersebut melampaui pengaduan sektor perbankan umum sebanyak 125 kasus dan perusahaan pembiayaan lain sebanyak 79 kasus.
Sinar menegaskan penguatan literasi keuangan menjadi pekerjaan rumah penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial.
“Literasi masyarakat Kepri harus diperkuat. Jangan sampai teknologi makin canggih, tapi dompet kita makin panik,” ujarnya.
Menurut OJK, sebagian besar pengaduan masyarakat berkaitan dengan permintaan restrukturisasi atau relaksasi pembayaran cicilan. Selain itu, warga juga banyak mengeluhkan perilaku petugas penagihan yang dianggap tidak menyenangkan.
Permasalahan lain yang turut mencuat adalah catatan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sejumlah warga mengaku namanya tercatat memiliki utang, padahal merasa tidak pernah mengajukan pinjaman. ***
