DCNews, Jakarta — Proses hukum kasus yang menyeret nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, memasuki babak baru setelah penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai sinyal percepatan penanganan perkara sekaligus upaya menghadirkan kepastian hukum di tengah sorotan publik.
Di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut, pelimpahan tahap pertama (tahap I) menjadi momentum penting yang menandai berakhirnya proses penyidikan awal dan dimulainya tahapan penilaian oleh jaksa penuntut umum.
Kaukus Muda Indonesia (KMI) menyampaikan apresiasi terhadap langkah aparat kepolisian yang dinilai bekerja secara profesional dan terukur. Ketua Umum KMI, Edi Homaidi, menyebut pelimpahan berkas sebagai indikasi bahwa proses hukum berjalan transparan dan objektif.
“Kami mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan secara serius dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian,” kata Edi dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, kepastian hukum menjadi elemen krusial untuk meredam spekulasi di ruang publik. Dengan masuknya berkas ke kejaksaan, jaksa kini memiliki kewenangan untuk meneliti kelengkapan administrasi (formil) maupun substansi perkara (materiil) sebelum menentukan kelanjutan proses hukum.
Edi menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus dijaga dalam setiap penanganan perkara. “Ini membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua pihak tanpa pengecualian. Setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui mekanisme peradilan yang sah,” ujarnya.
Sementara itu, pihak kepolisian memastikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan secara menyeluruh, termasuk pengumpulan alat bukti yang dianggap cukup untuk mendukung unsur pidana yang disangkakan.
KMI juga mendorong Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti berkas tersebut. Edi berharap tidak ada penundaan dalam proses penelitian agar perkara dapat segera naik ke tahap berikutnya.
“Jika berkas dinyatakan lengkap atau P21, maka proses hukum bisa segera berlanjut ke persidangan. Ini penting untuk memenuhi rasa keadilan publik,” katanya.
Lebih jauh, KMI menilai konsistensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang menjadi perhatian luas akan berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Edi mengajak publik untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Sinergi antara kepolisian dan kejaksaan harus dijaga. Penegakan hukum harus berbasis fakta, bukan tekanan opini,” ujarnya. ***
