DCNews, Jakarta — Di tengah meningkatnya kerentanan pangan akibat bencana alam dan ketimpangan distribusi, DPR RI mendorong penguatan peran BUMN pangan dalam menjamin ketersediaan bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, menegaskan pentingnya langkah konkret dari holding pangan nasional, ID FOOD, untuk memastikan pasokan kebutuhan dasar tetap terjaga, khususnya di daerah rawan pangan.
Dalam rapat kerja bersama jajaran PT Rajawali Nusantara Indonesia di Kompleks Parlemen, Senin (30/3/2026), Achmad meminta ID FOOD bertindak sebagai pemasok utama berbagai komoditas strategis. Ia menekankan bahwa distribusi harus mencakup beras, minyak goreng, daging ayam dan sapi, gula konsumsi, garam, ikan segar, tepung, air mineral, hingga telur ayam.
Menurutnya, peran ID FOOD tidak semata berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memiliki mandat sosial yang krusial dalam situasi darurat.
“Dalam kondisi bencana seperti banjir atau longsor yang memicu kerawanan pangan, ID FOOD harus memiliki strategi yang jelas. Fungsi sosial harus dikedepankan, tidak hanya mengejar profit,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan distribusi pangan menjadi kunci dalam merespons cepat wilayah terdampak bencana agar tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga bahan pokok.
Selain itu, Achmad juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran anak dan cucu perusahaan dalam ekosistem ID FOOD Group. Dengan ragam lini usaha yang mencakup berbagai komoditas pangan, sinergi antarunit dinilai dapat memperkuat rantai pasok nasional.
Ia menegaskan bahwa peran menjaga ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada Perum Bulog, tetapi juga menjadi tanggung jawab lebih luas ID FOOD sebagai holding yang menaungi berbagai sektor pangan strategis.
Ke depan, DPR mendorong ID FOOD memperluas jaringan distribusi hingga ribuan titik di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi sistem distribusi pangan berbasis masyarakat sekaligus memperkuat akses pangan yang merata.
Selain menjamin ketersediaan bahan pokok, perluasan jaringan tersebut juga diyakini dapat memberikan dampak ekonomi langsung, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku UMKM pangan di berbagai daerah. ***
