DCNews, Jakarta — Di tengah upaya memperkuat pasar keuangan domestik, mayoritas ekonom menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi persoalan struktural pasar masih belum optimal. Survei terbaru menunjukkan keraguan signifikan terhadap efektivitas kebijakan yang ditempuh, terutama dalam isu likuiditas, free float, dan aksesibilitas pasar.
Berdasarkan Survei Ahli Ekonomi Semester I-2026 yang dirilis oleh LPEM FEB UI, sebanyak 45 dari total 85 responden memberikan penilaian negatif terhadap kinerja OJK. Rinciannya, 35 responden menilai tidak efektif dan 10 responden bahkan menyebut sangat tidak efektif.
Temuan ini mencerminkan kekhawatiran yang berkembang di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi terhadap kemampuan regulator dalam menjawab tantangan mendasar pasar modal Indonesia. Sementara itu, 27 responden memilih bersikap netral, menunjukkan adanya ketidakpastian atas arah dan dampak kebijakan yang dijalankan.
Di sisi lain, penilaian positif terhadap OJK relatif terbatas. Hanya 12 responden yang menganggap kebijakan yang diambil efektif, dan satu responden menilai sangat efektif—menandakan masih minimnya kepercayaan terhadap hasil konkret dari berbagai intervensi yang dilakukan.
Transparansi dan Tata Kelola Jadi Sorotan
Para ekonom dalam survei tersebut menekankan bahwa peningkatan transparansi dan tata kelola perusahaan menjadi faktor paling krusial dalam menarik minat investor. Setidaknya 69 responden menempatkan aspek ini sebagai prioritas utama reformasi pasar, bahkan melampaui faktor eksternal seperti penilaian indeks global.
Selain itu, kejelasan dan konsistensi regulasi juga dinilai mendesak, dengan 57 responden menyoroti pentingnya perbaikan di sektor ini. Sementara 39 responden menilai penguatan pengawasan dan penegakan hukum sebagai elemen penting untuk membangun kembali kepercayaan pasar.
Pandangan ini menegaskan bahwa kredibilitas regulasi dan efektivitas penegakan hukum menjadi fondasi utama dalam meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di mata investor global.
Free Float hingga Likuiditas Kurang Jadi Prioritas
Menariknya, isu yang selama ini kerap dibahas seperti peningkatan free float dan kepemilikan saham publik hanya dipilih oleh 28 responden. Sementara peningkatan koordinasi antarotoritas keuangan (18 responden) serta pendalaman likuiditas pasar (15 responden) justru relatif kurang mendapat perhatian utama.
Hal ini mengindikasikan bahwa para ekonom lebih memprioritaskan pembenahan kualitas institusi dan regulasi dibandingkan sekadar perbaikan teknis pasar.
Survei ini sendiri dilakukan pada 24 Februari hingga 9 Maret 2026 melalui platform daring, dengan melibatkan 85 ekonom dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, peneliti, sektor swasta, hingga lembaga internasional. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Analisis Kang Dahlan: Risiko Kepercayaan Pasar Bisa Membesar
Konsultan keuangan sekaligus pendiri Dahlan Consultant, Asep Dahlan—yang akrab disapa Kang Dahlan—menilai hasil survei ini menjadi sinyal serius bagi otoritas pasar keuangan.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata pada likuiditas atau free float, melainkan pada “trust deficit” atau defisit kepercayaan yang belum sepenuhnya pulih di kalangan investor.
“Kalau transparansi dan konsistensi regulasi belum kuat, investor akan cenderung wait and see. Ini berbahaya karena bisa membuat aliran dana lebih memilih pasar lain yang dianggap lebih predictable,” ujarnya.
Kang Dahlan menambahkan, tanpa perbaikan menyeluruh pada tata kelola dan penegakan hukum, berbagai insentif pasar tidak akan cukup efektif. Ia memperingatkan bahwa dalam jangka menengah, kondisi ini berpotensi menahan laju pertumbuhan pasar modal Indonesia dan mengurangi daya saing terhadap negara emerging market lainnya.
“Reformasi harus menyentuh akar masalah. Bukan hanya kebijakan di atas kertas, tapi implementasi yang konsisten dan bisa dirasakan langsung oleh pelaku pasar,” kata dia. ***
