DCNews, Jakarta — Memasuki hari ke-19 konflik bersenjata di kawasan Teluk Persia, eskalasi militer antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah meningkatnya intensitas serangan, Iran melontarkan ancaman baru dengan menargetkan fasilitas perusahaan teknologi global yang terafiliasi dengan Washington dan Tel Aviv—sebuah langkah yang berpotensi memperluas dampak perang ke sektor ekonomi digital dunia.
Situasi ini berkembang ketika upaya diplomatik belum membuahkan hasil. Ajakan negosiasi yang disampaikan Presiden AS Donald Trump pada Senin (16/3/2026) tidak mendapat respons positif dari Teheran. Pada saat yang sama, operasi militer gabungan AS dan Israel terus berlangsung.
Serangan terbaru dilaporkan menewaskan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, pada Selasa (17/3/2026), memperdalam ketegangan geopolitik di kawasan yang selama ini menjadi jalur vital energi global.
Pengamat politik internasional Mahfuz Sidik menilai, situasi ini menempatkan Trump dalam tekanan politik yang kompleks dan berlapis. Ia mengidentifikasi setidaknya empat sumber tekanan utama yang kini dihadapi Gedung Putih.
Pertama, resistensi dari negara-negara sekutu AS, termasuk anggota NATO, yang menolak terlibat langsung dalam operasi militer untuk membuka blokade Selat Hormuz. Penolakan ini dipicu kekhawatiran akan potensi serangan balasan Iran, sekaligus pandangan bahwa konflik ini merupakan perang yang didorong oleh kepentingan AS dan Israel.
“Trump bahkan secara terbuka menyebut sikap sekutunya sebagai “kesalahan yang sangat bodoh,” menandakan retaknya soliditas aliansi Barat dalam menghadapi krisis ini,” kata Mahfuz.
Kedua, tekanan dari negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC), yang mendesak penghentian perang sekaligus meminta pembatasan kekuatan militer Iran. Inisiatif diplomatik mereka bahkan telah menghasilkan resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan penghentian agresi di kawasan.
Namun, tekanan ini juga berimplikasi ekonomi. Sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar dikabarkan menunda rencana investasi besar ke AS, yang berpotensi memukul kepentingan ekonomi Washington.
Ketiga, tekanan dari dalam negeri AS. Penolakan publik terhadap perang semakin menguat, dengan berbagai jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Amerika tidak mendukung keputusan militer Trump. Situasi ini diperparah oleh mundurnya pejabat tinggi keamanan, Joe Kent, dari jabatan Direktur Pusat Kontra Terorisme Nasional, yang secara terbuka meragukan ancaman Iran terhadap keamanan nasional AS.
Menurut Mahfuz, dinamika domestik ini berpotensi memengaruhi hasil pemilu sela AS pada November mendatang, menjadikan perang sebagai isu politik yang sensitif bagi Trump.
Keempat, ancaman Iran untuk menyerang infrastruktur perusahaan teknologi global yang beroperasi di kawasan Teluk, termasuk Google, Amazon, Microsoft, IBM, Nvidia, dan Palantir Technologies. Ancaman ini dinilai berisiko mengganggu stabilitas industri siber global, terutama di negara-negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab yang tengah mengembangkan diri sebagai pusat teknologi dunia.
Mahfuz menilai, kombinasi tekanan tersebut membuat Trump berada dalam posisi dilematis: mengakhiri perang tanpa kehilangan tujuan strategis, yakni melemahkan kekuatan militer Iran dan mendorong perubahan politik di dalam negeri negara tersebut.
Dalam pernyataan terbarunya di Gedung Putih, Trump bahkan memuji kepemimpinan Iran sebagai pihak yang “cerdas” dalam membaca dinamika konflik, sembari kembali mengajak negosiasi. Pernyataan yang dinilai kontradiktif ini mencerminkan tekanan psikologis dan politik yang kian intens.
Di sisi lain, dampak kemanusiaan terus memburuk. Amnesty International memperkirakan hingga 45 juta orang berisiko mengalami kelaparan jika konflik berkepanjangan.
Meski demikian, Mahfuz memperingatkan bahwa hambatan terbesar dalam upaya perdamaian bukan hanya datang dari Iran, melainkan juga dari Israel. Ia menilai konflik ini memiliki dimensi eksistensial bagi Tel Aviv, yang sejak lama berambisi memperkuat dominasi geopolitiknya di kawasan.
Mengacu pada pengalaman negosiasi sebelumnya yang dimediasi Oman, Mahfuz menyebut upaya damai kerap runtuh akibat aksi militer sepihak yang mengubah arah perundingan secara drastis. Ia mengingatkan, skenario serupa sangat mungkin terulang dan kembali menggagalkan peluang penghentian perang dalam waktu dekat. ***
