DCNews, Jakarta — Di tengah upaya pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera, tekanan dari parlemen menguat agar tambahan anggaran yang telah disepakati segera dieksekusi. Anggota Komisi DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Irmawan, mendesak pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir besar menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Pernyataan itu disampaikan Irmawan menyusul kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait tambahan anggaran untuk wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menilai keputusan tersebut merupakan langkah positif, tetapi implementasinya harus dilakukan cepat dan tepat sasaran.
“Kesepakatan penambahan anggaran ini merupakan kabar baik. Namun, harus segera direalisasikan secara tepat dan cepat agar masyarakat korban bencana bisa kembali hidup dengan nyaman, apalagi memasuki Ramadan dan Idulfitri,” kata Irmawan, Jumat (20/2/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa dampak bencana yang terjadi pada November 2025 masih dirasakan kuat oleh masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan percepatan pemulihan hunian warga, fasilitas umum, serta sarana pendidikan.
Menurut dia, pembangunan hunian sementara masih menjadi kebutuhan mendesak karena ratusan warga masih bertahan di pengungsian dengan kondisi terbatas.
“Kami berharap penambahan anggaran ini benar-benar mendorong percepatan pembangunan fasilitas umum dan hunian sementara, karena masih ada ratusan warga yang hidup di pengungsian apa adanya,” ujarnya.
Irmawan juga menyoroti kondisi di lapangan yang disebutnya masih memprihatinkan, seperti masih banyaknya rumah warga tertimbun lumpur, sementara kerusakan harta benda belum sepenuhnya tertangani. Untuk itu, ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan logistik harus menjadi prioritas pemerintah.
“Kebutuhan dasar tidak boleh terabaikan. Negara harus benar-benar hadir dan memastikan masyarakat korban bencana memperoleh hak-haknya. Kami berharap saat Lebaran tiba, mereka bisa merayakan dengan tenang, bukan lagi dalam kesedihan,” katanya.
Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bencana di tiga provinsi tersebut menelan 1.205 korban jiwa dan 139 orang masih dinyatakan hilang. Hampir 13.000 warga hingga kini masih bertahan di pengungsian.
Kerusakan tercatat terjadi di 52 kabupaten/kota yang mencakup ribuan fasilitas publik serta lahan pertanian. Khusus di Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, baru sekitar 56 persen wilayah yang dinyatakan pulih sepenuhnya.
