DCNews, Pangkalpinang — Di tengah euforia pengukuhan kepemimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bangka Belitung, muncul peringatan keras dari parlemen daerah agar agenda pengawasan keuangan tidak berhenti pada seremoni. Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Elvi Diana, menegaskan bahwa OJK harus tampil sebagai benteng perlindungan publik di tengah maraknya praktik manipulasi saham dan investasi bodong yang semakin agresif menyasar masyarakat kepulauan.
Elvi menilai, penunjukan Fredika Widyasari sebagai pimpinan OJK Babel pada masa transisi ini semestinya menjadi titik balik arah pengawasan keuangan yang lebih progresif dan berani. Ia menyoroti kondisi Bangka Belitung yang di satu sisi memiliki perputaran uang besar dari sektor timah, namun di sisi lain masih dibayangi rendahnya literasi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah lingkar tambang.
Menurut Elvi, tanpa edukasi yang kuat dan pengawasan yang aktif, masyarakat rentan terjebak pola konsumtif serta instrumen investasi palsu yang merusak daya tahan ekonomi rumah tangga dan stabilitas daerah.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya menjadi korban para spekulan. OJK harus berani bertindak tegas terhadap praktik ‘goreng-menggoreng’ saham yang menyesatkan investor lokal. Edukasi harus diarahkan pada investasi dengan fundamental yang sehat, bukan sekadar ikut-ikutan tren sesaat yang berujung kerugian,” ujar Elvi, Selasa (3/2/2026).
Ia juga menyoroti karakter geografis Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan yang dinilai rawan menjadi target predator keuangan digital. Mulai dari penipuan daring, investasi ilegal, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal, kerap menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah yang minim akses informasi.
Dalam konteks tersebut, Elvi mendesak OJK untuk keluar dari pola kerja administratif semata dan memperluas pendekatan langsung ke masyarakat. Edukasi keuangan, menurutnya, harus menyasar sekolah-sekolah, komunitas akar rumput, hingga kelompok ibu rumah tangga yang selama ini menjadi sasaran empuk investasi bodong.
Tak hanya soal pengawasan sektor jasa keuangan, Elvi juga mengaitkan stabilitas ekonomi daerah dengan persoalan kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Ia menyinggung masih berulangnya kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang berdampak langsung pada rumah tangga dan pelaku UMKM.
DPRD, kata Elvi, mendorong sinergi antara OJK dan pemangku kepentingan lain, termasuk Pertamina dan pemerintah daerah, untuk memastikan distribusi energi dan akses pembiayaan UMKM berjalan transparan serta bebas dari penyalahgunaan data.
“OJK harus ikut memastikan stabilitas ekonomi daerah, apalagi ketika harga timah fluktuatif. Di saat yang sama, DPRD akan mengawal distribusi LPG agar tepat sasaran. Jangan ada lagi aparatur yang mengambil hak masyarakat kecil. Sinkronisasi data dari tingkat RT hingga Discapil harus diselesaikan agar tidak ada celah penyimpangan,” pungkasnya. ***
