DCNews, Jakarta — Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memblokir sementara fitur Grok di platform media sosial X, pada 10 Januari 2026 sebagai respons atas maraknya konten bermuatan pornografi yang dihasilkan melalui kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
Kebijakan ini diambil untuk menekan risiko penyalahgunaan teknologi AI sekaligus mendorong platform digital memperketat sistem moderasi konten mereka.
Langkah pemerintah ini mendapat dukungan dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta melalu keterangan tertulisnya, Selasa (13/1/2026) menilai pemblokiran sementara Grok merupakan sinyal tegas bahwa negara tidak mentoleransi kelalaian platform global dalam mengelola dampak teknologi AI.
“Saya mendukung langkah tegas pemerintah untuk mendesak platform X membenahi sistemnya, termasuk kewajiban melakukan moderasi konten sebelum konten tersebut diunduh atau dipublikasikan,” kata Sukamta.
Menurut politikus dari Partai Keadilan Ssejahtera (PKS) itu, tanggung jawab platform digital tidak berhenti pada pembatasan akses semata. X, sebagai pengelola platform, dinilai harus secara aktif mencegah penyebaran konten pornografi yang sudah terlanjur beredar.
“X juga harus maksimal mencegah tersebarnya konten-konten pornografi yang sudah ada di platformnya,” ujarnya.
Dukung Langkah Hukum
Sukamta juga mendukung langkah hukum terhadap pengguna yang secara sengaja memanfaatkan fitur Grok untuk memproduksi dan menyebarkan konten bermuatan negatif.
“Saya mendukung jika pemerintah mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan fitur tersebut untuk membuat dan mempublikasikan konten negatif,” kata Sukamta.
Sebelumnya, X diketahui membatasi akses Grok hanya untuk pelanggan berbayar. Namun kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk menutup celah penyalahgunaan.
“Saya rasa tidak cukup jika respons X hanya membatasi fitur itu untuk pelanggan berbayar. Harus ada filter yang sangat ketat agar tidak ada ruang bagi siapa pun, baik pengguna berbayar maupun tidak, untuk meng-generate konten negatif,” ujarnya.
Pemblokiran sementara Grok menandai babak baru pendekatan pemerintah dalam mengawasi teknologi AI yang berkembang cepat, sekaligus menjadi peringatan bagi platform global agar mematuhi standar hukum dan etika yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah menyatakan akses dapat dipulihkan setelah X menunjukkan perbaikan signifikan dalam sistem moderasi dan perlindungan penggunanya. ***
