DCNews, Jakarta— Negara tidak boleh absen dalam memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan, bahkan di tengah bencana. Seruan itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang mendesak pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera.
“Anak-anak dan generasi muda di Sumatera sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya,” ujar Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Dalam penjelasannya, Hetifah memaparkan hasil rapat Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN pada 8 Desember 2025. Skala kerusakan, kata dia, sangat masif: 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600.000 siswa yang proses belajarnya terganggu.
Di tingkat pendidikan tinggi, 60 perguruan tinggi terdampak sehingga aktivitas akademik terhenti akibat kerusakan fasilitas dan kondisi darurat.
“Bencana Sumatera telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas. Sistem pendidikan kita sangat rentan. Pemulihan tidak boleh terhambat birokrasi,” tegasnya.
Hetifah menekankan pentingnya memulai kembali pembelajaran meski melalui ruang belajar darurat seperti tenda atau balai desa. Koordinasi lintas lembaga, menurutnya, wajib diperkuat agar pemulihan berjalan cepat dan terarah.
Komisi X DPR RI menggarisbawahi delapan langkah mendesak yang harus diambil pemerintah:
- Memulai kembali pembelajaran tanpa menunggu gedung selesai diperbaiki.
- Mempercepat rehabilitasi sekolah dengan standar bangunan tahan bencana sesuai peta risiko.
- Memberikan layanan psikososial bagi siswa dan guru.
- Memastikan ketersediaan perlengkapan belajar, termasuk buku, alat tulis, seragam, dan gawai.
- Memberikan relaksasi aturan pendidikan dan menyederhanakan administrasi, termasuk percepatan bantuan operasional.
- Membebaskan atau meringankan UKT, serta memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang keluarganya terdampak.
- Menyalurkan bantuan sosial bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
- Memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemda dengan satu komando yang jelas.
“Keberpihakan pada keberlanjutan pendidikan anak-anak harus menjadi prioritas utama negara dalam menghadapi bencana besar seperti di Sumatera,” tutup Hetifah. ***
